TEMPO.CO, Jakarta - Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, menilai saat ini Indonesia mengalami ancaman demokrasi yang sangat serius di bawah kepemimpinan periode kedua Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Dalam 20 terakhir, kita belum pernah mendapati ancaman demokrasi yang lebih besar dari hari ini," ujar Arif dalam sebuah diskusi daring, Selasa, 20 Oktober 2020.
Ancaman demokrasi itu, kata Arif, bukan berasal dari kekuatan militer seperti pada era Soeharto. "Tapi, ancaman itu berasal dari pertalian kekuatan parpol, pengusaha, elit politik, kepentingan oligarki yang dicantolkan menjadi kepentingan negara," ujar Arif.
Arif menilai, kekuasaan Jokowi sangat powerful dengan mayoritas dukungan parlemen. Pemerintah dan DPR, kata Arif, telah bersekongkol sehingga dengan mudah mengegolkan sejumlah agenda tanpa hambatan politik berarti. Mulai dari revisi UU KPK, UU MK, UU Minerba, hingga yang teranyar omnibus law UU Cipta Kerja.
Dan yang paling memprihatinkan, kata Arif, kalangan oligarki ini tidak sekadar mempengaruhi keputusan, tapi mereka adalah para pengambil keputusan itu sendiri. "Para oligarki ini menjadi bagian DPR dan Pemerintah dan mengambil alih mekanisme," ujar Arif.
Kekuatan sipil menjadi sangat lemah dan tidak berdaya melawan kekuatan pemerintah. Ditambah, ancaman-ancaman intimidasi terhadap suara kritis yang berdiri di pihak oposisi.
"Ini ironi besar dalam demokrasi kita, bahwa pemerintahan yang dihasilkan lewat sebuah pemilu yang begitu mengharu biru, justru menghasilkan sebuah pemerintahan yang mengancam kebebasan warga negara. Dan yang lebih celaka lagi, hampir tidak ada perimbangan dari lembaga lainnya," kata Arif.