Polri Bilang Telah Jatuhkan Sanksi Anggotanya yang Masuk Kelompok LGBT

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota TNI dan Polri menampilkan marching band saat mengikuti upacara puncak perayaan HUT ke-73 Bhayangkara di Silang Monas, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.Presiden mengapresiasi saat memimpin Upacara Perayaan HUT Bhayangkara ke-73 atas pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK serta berharap sinergitas TNI - Polri dapat ditingkatkan dalam upaya menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Anggota TNI dan Polri menampilkan marching band saat mengikuti upacara puncak perayaan HUT ke-73 Bhayangkara di Silang Monas, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.Presiden mengapresiasi saat memimpin Upacara Perayaan HUT Bhayangkara ke-73 atas pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK serta berharap sinergitas TNI - Polri dapat ditingkatkan dalam upaya menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri memastikan Divisi Provesi dan Pengamanan telah menindak anggota yang diduga masuk ke dalam kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transeksual atau transgender (LGBT).

    Asisten Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Sutrisno Yudi Hermawan menuturkan, anggota Polri tersebut bahkan sudah diberikan sanksi oleh Div Propam. Kendati demikian, ia tidak dapat merinci jumlah anggota yang ditindak beserta sanksinya.

    "Kan sudah diproses penegakan hukumnya," kata Sutrisno di kantornya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 20 Oktober 2020.

    Sutrisno menegaskan, Polri akan bertindak tegas apabila ada anggota yang terbukti bagian dari kelompok itu. Namun, ia mengatakan Div Propam yang berwenang atas penindakan tersebut. "Ke Div Propam ya," ucap Sustrisno.

    Polri sebelumnya telah menyatakan akan menghukum anggotanya yang terbukti terlibat dalam kelompok LGBT di tubuh korps mereka. Sutrisno menjelaskan bahwa aturan melarang LGBT tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Abai Perbarui Data Pasien Covid-19

    Beberapa pemerintah daerah abai perbarui data pasien positif Covid-19. Padahal, keterbukaan data ini dijamin dalam hukum negara. Berikut detilnya.