Setahun Jokowi - Ma'ruf, Formappi: Demokrasi Sedang Diuji Secara Serius

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus di kantornya pada Kamis, 19 Desember 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus di kantornya pada Kamis, 19 Desember 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) tepat berusia satu tahun atau setahun Jokowi - Ma'ruf pada 20 Oktober 2020. Catatan kritis pun dilontarkan sejumlah pengamat politik untuk tahun pertama di periode kedua pemerintahan Jokowi.

    Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, menilai masalah demokrasi menjadi persoalan serius pemerintahan ini. "Jika melukiskan setahun pertama Jokowi-Ma'ruf, kita bisa mengatakan bahwa demokrasi sedang diuji secara serius," ujar Lucius saat dihubungi Tempo pada Senin, 19 Oktober 2020.

    Ada beberapa indikator yang mendasari pernyataan Lucius. Pertama, abainya pemerintah akan protes dan kritik masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan para elite.

    Dukungan partai politik yang dominan di belakang pemerintah, ujar Lucius, telah menjadikan Jokowi sebagai Presiden yang sangat powerful. Satu per satu wacana muncul dan dieksekusi tanpa hambatan politik dan mengabaikan suara rakyat.

    "Terlihat mulai dari revisi UU KPK yang sukses melumpuhkan lembaga antirasuah. Selanjutnya, Jokowi mulai melancarkan wacana-wacana besar mulai dari amandemen konstitusi, pemindahan ibukota dan pembuatan Omnibus Law," ujar Lucius.

    Pemerintahan Jokowi saat ini, lanjut dia, seolah tak ingin mendapatkan interupsi atau gangguan dari suara-suara kritis dan kritik warga. Sehingga, ujar Lucius, alat-alat negara mulai dimaksimalkan untuk membungkam suara kritis. Sejumlah aktivis ditangkap atas tuduhan melanggar UU ITE dan patroli siber secara diam-diam di akun medsos pribadi warga terus berlangsung.

    "Negara mulai merasa bebas memasuki dunia privat warga.
    Tudingan hoax kepada warga di tengah ketertutupan informasi negara, menjadi cara baru negara menciptakan kondisi stabil," ujar Lucius.

    Kondisi ini, lanjut dia, tentu saja semakin mengkhawatirkan. Presiden yang terpilih melalui mekanisme demokrasi justru memberikan ruang bagi kelangsungan praktek kehidupan yang tidak demokratis. Kebebasan sipil untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, malah dianggap mencampuri urusan negara sehingga harus ditertibkan.

    "Pemilu serentak yang dulunya diharapkan bisa memberikan dukungan positif bagi pemerintahan presidensial, justru jadi ancaman ketika parlemen dan pemerintah ada dalam satu kubu, yaitu kubu yang berseberangan dengan rakyat," ujar Lucius.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Diego Maradona dan Tangan Tuhan

    Sosok Diego Maradona yang kontroversial tidak dapat dipisahkan dari gol yang disebut-sebut orang sebagai gol Tangan Tuhan.