TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) akan kembali menggelar aksi menolak Undang-undang atau UU Cipta Kerja pada Selasa besok, 20 Oktober 2020. Ketua Departemen Buruh Perempuan KPBI Dian Septi mengatakan aksi akan menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk mencabut omnibus law itu.
"Kami dari KPBI menyatakan pada tanggal 20 Oktober akan turun aksi menuntut kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan perpu mencabut Undang-undang Cilaka," kata Dian dalam konferensi pers virtual, Senin, 19 Oktober 2020.
Dian mengatakan, titik kumpul aksi ialah di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, kemudian bergerak ke arah Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara. Massa aksi akan mulai berjalan ke arah Istana pukul 10.00 WIB.
Dian pun mendesak aparat kepolisian tak bertindak represif terhadap massa aksi. Ia meminta aparat tak justru memancing kerusuhan dan memprovokasi peserta unjuk rasa besok.
"Saya minta untuk tidak memancing kerusuhan dan tidak memprovokasi karena dalam situasi pandemi dan pemerintah mengeluarkan UU Cilaka, ketika ditolak malah represif," kata Dian.
Dian menuturkan KPBI belum akan menempuh langkah uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Ia beralasan, undang-undang tersebut cacat formil sejak awal dan melanggar konstitusi.
Menurut Dian, fokus KPBI saat ini tetap menggelar aksi dan menuntut perpu agar UU Cipta Kerja dibatalkan. Ia berujar langkah ini juga sebagai pernyataan sikap dan pendidikan politik bagi pekerja dan rakyat yang sedang bergelora untuk melawan omnibus law.
Dian mengatakan momentum ini pun menjadi kesempatan untuk konsolidasi nasional para buruh, membangun, dan memperkuat struktur di akar rumput agar pemerintah tak lagi semena-mena mengeluarkan undang-undang dan mencederai kepercayaan rakyat.
"Bagi kami tidak dulu dikanalisasi dalam JR (judicial review), perlawanan-perlawanan ini yang mesti diperluas dulu sekaligus pendidikan politik bagi kaum buruh dan pekerja," ujar Dian.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
