TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Indikator Politik menemukan 65 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional buruk. Persepsi responden terkait ekonomi nasional ini memburuk sejak Mei 2020, dan bertahan di atas 50 persen hingga September 2020.
"Mereka yang mengatakan kondisi ekonomi nasional buruk itu sangat besar. Bahkan total mencapai 65 persen (September 2020)," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi dalam pemaparan hasil survei secara daring, Ahad 18 Oktober 2020.
Burhanudin mengatakan Indikator sempat melakukan survei terkait hal yang sama sebelum masa pandemi Covid-19. Terakhir pada Februari 2020, persepsi buruk publik terkait ekonomi nasional masih rendah di 24 persen.
Kondisi ini langsung memburuk pada Mei 2020, angkanya menanjak hingga 81 persen. Menurut catatan Indikator, temuan kondisi ekonomi nasional ini menjadi yang terburuk sejak 2004.
Meski demikian Burhanudin menyebut pemerintah telah melakukan langkah-langkah perbaikan ekonomi. Hal ini nampak dalam catatan Indikator, di mana survei pada Juli, dan terakhir di September angka persepsi buruk responden berangsur turun.
"Jadi di September tidak seburuk di bulan Mei. Ini harus kita apresiasi ada langkah pemerintah melakukan perbaikan meski tidak sampai di bawah 50 persen, tapi lebih baik," ujarnya.
Burhanudin menambahkan demografi responden, dari aspek usia, gender, pendidikan, dan daerah, yang menyebut ekonomi nasional buruk hampir semua tinggi. Namun persepsi buruk paling besar disebut oleh responden dengan pendidikan tinggi, dan berasal dari DKI Jakarta.
"Warga Jakarta merasakan ekonomi nasional buruk walaupun daerah lain juga tinggi di atas 50 persen, tapi tidak setinggi Jakarta (87,4 persen)," kata Burhanudin.
Survei ini menggunakan metode sampel acak dari 1.200 responden, dengan margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun pemilihan responden di masa pandemi ini, Indikator mengambil dari responden yang sempat mereka wawancarai secara tatap muka pada dua tahun terakhir.
FIKRI ARIGI
