TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Meutya Hafid membantah anggapan UU Cipta Kerja akan membuat Indonesia secara geopolitik condong ke Cina. Menurut Meutya, omnibus law itu justru membuat kesempatan kepada banyak negara untuk berinvestasi di Tanah Air.
"Omnibus law tidak memilih arah geopolitik. Jadi tidak ada hubungannya antara omnibus law terus kemudian dikaitkan dengan Cina masuk dan lain-lain," kata Meutya ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu, 17 Oktober 2020.
Politikus Golkar ini mengatakan UU Cipta Kerja tak akan memengaruhi arah geopolitik Indonesia condong ke salah satu kubu di tengah perang dagang Cina dan Amerika Serikat saat ini. Menurut dia, UU Cipta Kerja justru diharapkan memicu diversifikasi kedekatan hubungan dagang dengan banyak negara.
Hal ini disampaikan Meutya saat ditanya apakah omnibus law menjadi salah satu yang akan dibicarakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Amerika Serikat. Meutya mengatakan isu ketegangan antarnegara akan dibahas dalam pertemuan Prabowo dengan Menteri Pertahanan AS Mark Esper, tetapi tak merinci apakah omnibus law termasuk yang akan dibicarakan.
Menurut Meutya, dengan adanya omnibus law Indonesia berharap adanya investor baru dari negara-negara yang sebelumnya belum menanam modal di Indonesia. "Tidak hanya negara-negara yang saat ini kita lakukan komunikasi seperti Cina dan AS, kami harapkan juga ada pasar-pasar baru atau investor-investor baru," ujar dia.
Senior Fellow pada Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita sebelumnya meragukan UU Cipta Kerja bisa menjadi jembatan yang menguntungkan Indonesia di tengah perang dagang AS-Cina. Bagi Cina, kata dia, UU ini akan membuat Indonesia dengan mudah menjadi 'lahan eksploitasi' segala jenis sumber daya alam yang justru menopang mekarnya industrialisasi di Negeri Tirai Bambu.
Menurut Ronny, sebaliknya UU Cipta Kerja tak memiliki 'jaring pengaman' yang akan menjaga Indonesia tetap di posisi yang menguntungkan terhadap Cina. "Yang terjadi justru sebaliknya, yakni semakin membuat Indonesia tak punya daya tawar di kemudian hari," kata Ronny dalam opininya di Koran Tempo edisi 7 Oktober 2020.
