M Jasin Duga Banyaknya Pengurangan Hukuman Koruptor Disebabkan Revisi UU KPK

Reporter

Mantan Wakil Ketua KPK M Jasin. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Muhammad Jasin menilai banyaknya koruptor yang disunat hukumannya oleh Mahkamah Agung merupakan dampak dari revisi Undang-Undang KPK. Dia mengatakan revisi UU KPK pada 2019 telah menghapus wewenang lembaga antirasuah menyadap di tahap persidangan atau penuntutan.

Jasin mengatakan penghapusan kewenangan itu membuat KPK tak bisa lagi efektif memantau komunikasi yang terjadi antara pihak terkait selama proses persidangan.

“Makanya sudah mulai banyak bebas di persidangan, ada apa di situ KPK jadi tidak tahu,” kata Jasin dalam diskusi daring Indonesia Corruption Watch bertema Refleksi Satu Tahun UU KPK Baru, Sabtu, 17 Oktober 2020.

UU KPK hasil revisi resmi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 pada Oktober 2020. Menurut catatan Tempo, terdakwa pertama yang mendapatkan vonis bebas setelah UU itu berlaku adalah mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Sofyan divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 4 November 2020.

Selain itu, KPK juga menyoroti banyaknya pengurangan vonis yang diberikan kepada koruptor di tingkat Peninjuan Kembali. KPK mencatat MA telah mengurangi hukuman 20 perkara korupsi yang mereka tangani selama periode 2019 hingga 2020. KPK juga mencatat masih ada 37 koruptor lainnya yang sedang mengajukan PK.

Jasin menilai pengurangan hukuman koruptor itu hanya satu dari banyak dampak buruk UU Nomor 19 Tahun 2019 terhadap KPK. “Saya kira tidak untuk periode satu tahun ini saja, mungkin ke depannya akan semakin merosot,” kata dia.

Menurut Jasin, kemerosotan kinerja KPK dapat dilihat dari pemberitaan media. Dia sepakat bahwa pemberitaan media terhadap KPK saat ini lebih menyoroti pada masalah internal, ketimbang kasus yang ditangani. “Penanganan kasus korupsi menjadi tumpul,” ujar dia.

Jasin menjadi satu dari sejumlah tokoh yang mengajukan gugatan Judicial Review revisi UU KPK ke Mahkamah Agung. MK belum memberikan putusan atas gugatan yang sudah diajukan sekitar setahun lalu itu.

Mantan Pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas yang menjadi salah satu penggugat menilai proses revisi UU KPK cacat prosedur. Dia berharap MK akan mengabulkan gugatannya, yaitu membatalkan UU KPK baru. “Saya berusaha yakin pada para Yang Mulia Hakim Konstitusi memiliki keluasan akal dan kematangan rasa untuk menangkap ini semua dan mengabulkan permohonan kami ini,” kata dia.






KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

3 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

4 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

6 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

7 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

22 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.