Tanggapi Menkominfo, Mafindo: Melabel Hoaks Harus Jelas Referensinya

Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate melambaikan tangan ke arah wartawan usai melakukan pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. Puan juga telah menyerahkan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi kepada Komisi I. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Komite Fakta Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo), Aribowo Sasmito, mengatakan pemerintah harus memberikan referensi yang jelas ketika melabel sesuatu sebagai hoaks. Hal ini disampaikan Aribowo menanggapi pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ihwal hoaks dalam acara Mata Najwa di stasiun televisi swasta pada Rabu malam, 14 Oktober 2020. "Untuk melabel hoaks kan harus ada referensi resminya," kata Aribowo ketika dihubungi, Kamis, 15 Oktober 2020.

Aribowo berujar pemerintah pernah keliru melabel suatu informasi sebagai hoaks. Contohnya terkait informasi adanya turis di Bali yang meninggal karena Covid-19. Kemenkominfo sempat melabel informasi itu sebagai hoaks, padahal setelah diverifikasi memang benar turis tersebut meninggal karena Covid-19.

Meski begitu, Aribowo mengakui bahwa tak semua klarifikasi Kemenkominfo tak bisa dipercaya. Ia menilai Kemenkominfo pun kerap memberikan data yang berguna dalam klarifikasinya, misalnya informasi mengenai 5W1H (apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana).

Menurut Aribowo, pemerintah perlu juga membedakan apakah yang dimaksud benar-benar hoaks atau informasi yang dipelintir sehingga tak sesuai konteksnya. Ia meminta pemerintah adil menjelaskan dengan referensi.

Menkominfo Johnny sebelumnya mengatakan pemerintah paling mengetahui substansi UU Cipta Kerja karena terlibat dalam pembicaraan tingkat I bersama Dewan Perwakilan Rakyat. "Kalau Pemerintah bilang itu hoaks versi pemerintah, ya, berarti hoaks. Kenapa membantah lagi?" ujar Johnny dalam acara Mata Najwa.

Di sisi lain, naskah Undang-undang Cipta Kerja yang diperdebatkan pun sempat membingungkan publik karena banyaknya versi yang beredar. Naskah yang final baru dikonfirmasi pada Selasa lalu oleh DPR dan diserahkan kepada Presiden pada Rabu pagi kemarin.

"Kalau pemerintah bilang referensi pegangan kami udah jelas, siapa yang megang, karena selama ini yang beredar belum jelas. Kalau lihat pelintiran konteksnya, silakan kasih referensi yang jelas," ujar Aribowo.

Aribowo mengatakan polemik informasi tentang UU Cipta Kerja ini bermula dari tidak adanya transparansi. Ia menilai pemerintah kurang mensosialisasikan materi UU tersebut kepada publik. Namun menurut dia, pemerintah justru agak salah strategi lantaran lebih menggunakan pemengaruh alias influencer. "Padahal ranah informasi itu enggak cuma media sosial atau online, ada RRI, ada TVRI. Jadi ada salah strategi juga saya lihat," ujar dia.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

1 hari lalu

Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

Masa kerja dihitung sejak adanya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua pihak.


Marak Isu Penculikan, Emak-Emak di Depok: Hoaks atau Bohong Kami Tetap Khawatir

1 hari lalu

Marak Isu Penculikan, Emak-Emak di Depok: Hoaks atau Bohong Kami Tetap Khawatir

Emak-emak di Depok diresahkan dengan maraknya isu penculikan yang merebak melalui group media sosial WhatsApp


CekFakta #193 Teknologi ChatGPT: Mempermudah Kerja atau Sebar Hoaks?

1 hari lalu

CekFakta #193 Teknologi ChatGPT: Mempermudah Kerja atau Sebar Hoaks?

Belakangan, ChatGPT membawa konsekuensi yang membuat banyak pihak jadi khawatir.


Beredar Pesan Berantai Penculikan Anak di Cibinong, Polisi: Isu Belaka

1 hari lalu

Beredar Pesan Berantai Penculikan Anak di Cibinong, Polisi: Isu Belaka

Polsek Cibinong mengimbau orang tua segera melapor ke polisi jika melihat penculikan anak


Kata Airlangga, Perpu Cipta Kerja untuk Cegah Amerika Tingkatkan Suku Bunga

4 hari lalu

Kata Airlangga, Perpu Cipta Kerja untuk Cegah Amerika Tingkatkan Suku Bunga

Menurut Airlangga, saat ini negara adidaya tersebut sudah mulai tertekan akibat dampak perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung selesai.


PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

4 hari lalu

PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

PKS menyatakan kericuhan PT GNI merupakan dampak dari penerbitan UU Cipta Kerja.


Turunan UU Cipta Kerja Kerdilkan Tugas Pengelola Hutan

8 hari lalu

Turunan UU Cipta Kerja Kerdilkan Tugas Pengelola Hutan

Dalam turunan UU Cipta Kerja, tugas KPH kini hanya sebatas fasilitator dan administrator pengelolaan hutan.


CekFakta #192 Ketika Hoaks Bersembunyi di Balik Iklan Konten Bersponsor

9 hari lalu

CekFakta #192 Ketika Hoaks Bersembunyi di Balik Iklan Konten Bersponsor

Benarkah iklan sengaja bercerita dalam bentuk hoaks?


Memahami Tech Winter yang Bikin Banyak Perusahaan Startup Tumbang

9 hari lalu

Memahami Tech Winter yang Bikin Banyak Perusahaan Startup Tumbang

Tech Winter adalah istilah populer yang menggambarkan kondisi startup berbasis teknologi mulai tumbang dan gugur satu per satu. Apa saja ciri-cirinya?


Lucy Kurniasari Sebut Komisi IX Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Kesehatan dan Ciptaker

9 hari lalu

Lucy Kurniasari Sebut Komisi IX Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Kesehatan dan Ciptaker

Lucy Kurniasari mengaku komisinya tidak pernah dlibatkan dalam pembahasan RUU Kesehatan maupun RUU Cipta Kerja