Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggapi Menkominfo, Mafindo: Melabel Hoaks Harus Jelas Referensinya

image-gnews
Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate melambaikan tangan ke arah wartawan usai melakukan pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. Puan juga telah menyerahkan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi kepada Komisi I. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate melambaikan tangan ke arah wartawan usai melakukan pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. Puan juga telah menyerahkan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi kepada Komisi I. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Komite Fakta Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo), Aribowo Sasmito, mengatakan pemerintah harus memberikan referensi yang jelas ketika melabel sesuatu sebagai hoaks. Hal ini disampaikan Aribowo menanggapi pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ihwal hoaks dalam acara Mata Najwa di stasiun televisi swasta pada Rabu malam, 14 Oktober 2020. "Untuk melabel hoaks kan harus ada referensi resminya," kata Aribowo ketika dihubungi, Kamis, 15 Oktober 2020.

Aribowo berujar pemerintah pernah keliru melabel suatu informasi sebagai hoaks. Contohnya terkait informasi adanya turis di Bali yang meninggal karena Covid-19. Kemenkominfo sempat melabel informasi itu sebagai hoaks, padahal setelah diverifikasi memang benar turis tersebut meninggal karena Covid-19.

Meski begitu, Aribowo mengakui bahwa tak semua klarifikasi Kemenkominfo tak bisa dipercaya. Ia menilai Kemenkominfo pun kerap memberikan data yang berguna dalam klarifikasinya, misalnya informasi mengenai 5W1H (apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana).

Menurut Aribowo, pemerintah perlu juga membedakan apakah yang dimaksud benar-benar hoaks atau informasi yang dipelintir sehingga tak sesuai konteksnya. Ia meminta pemerintah adil menjelaskan dengan referensi.

Menkominfo Johnny sebelumnya mengatakan pemerintah paling mengetahui substansi UU Cipta Kerja karena terlibat dalam pembicaraan tingkat I bersama Dewan Perwakilan Rakyat. "Kalau Pemerintah bilang itu hoaks versi pemerintah, ya, berarti hoaks. Kenapa membantah lagi?" ujar Johnny dalam acara Mata Najwa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di sisi lain, naskah Undang-undang Cipta Kerja yang diperdebatkan pun sempat membingungkan publik karena banyaknya versi yang beredar. Naskah yang final baru dikonfirmasi pada Selasa lalu oleh DPR dan diserahkan kepada Presiden pada Rabu pagi kemarin.

"Kalau pemerintah bilang referensi pegangan kami udah jelas, siapa yang megang, karena selama ini yang beredar belum jelas. Kalau lihat pelintiran konteksnya, silakan kasih referensi yang jelas," ujar Aribowo.

Aribowo mengatakan polemik informasi tentang UU Cipta Kerja ini bermula dari tidak adanya transparansi. Ia menilai pemerintah kurang mensosialisasikan materi UU tersebut kepada publik. Namun menurut dia, pemerintah justru agak salah strategi lantaran lebih menggunakan pemengaruh alias influencer. "Padahal ranah informasi itu enggak cuma media sosial atau online, ada RRI, ada TVRI. Jadi ada salah strategi juga saya lihat," ujar dia.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PDNS Diretas, Akamsi Desak Budi Arie Mundur Sebagai Menkominfo

1 hari lalu

Massa Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
PDNS Diretas, Akamsi Desak Budi Arie Mundur Sebagai Menkominfo

Tuntutan agar Budi Arie mundur sebagai Menkominfo disampaikan dalam aksi yang dinamakan Geruduk Kominfo.


2 Sisi Wacana Bolehkan Dokter Asing Buka Praktik di Indonesia

5 hari lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
2 Sisi Wacana Bolehkan Dokter Asing Buka Praktik di Indonesia

Pemerintah Indonesia berencana membuka pintu bagi dokter asing untuk praktik di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.


Ribuan Buruh akan Gelar Aksi di MK saat Sidang Lanjutan Uji Materi UU Cipta Kerja

6 hari lalu

Said Iqbal berorasi di hadapan para buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Para buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dengan alasan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country dan pencabutan omnibus law UU Cipta. Tempo/Magang/Joseph.
Ribuan Buruh akan Gelar Aksi di MK saat Sidang Lanjutan Uji Materi UU Cipta Kerja

KSPI dan Partai Buruh akan menggelar aksi di depan Mahkamah Konstitusi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin, 8 Juli 2024.


Semuel Abrijani Pangerapan Mundur, Budi Arie Tunjuk Ismail Jadi Plt Dirjen Aptika

6 hari lalu

Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat. ANTARA/Livia Kristianti
Semuel Abrijani Pangerapan Mundur, Budi Arie Tunjuk Ismail Jadi Plt Dirjen Aptika

Menkominfo Budi Arie Setiadi menunjuk Ismail sebagai Plt Dirjen Aptika sejak 4 Juli 2024.


CekFakta #267 AS Terbukti Menggunakan Hoaks Propaganda Anti-vaksin Selama Pandemi Covid-19

7 hari lalu

Ilustrasi - Vaksin COVID-19 buatan CanSinoBIO . (ANTARA/Shutterstock)
CekFakta #267 AS Terbukti Menggunakan Hoaks Propaganda Anti-vaksin Selama Pandemi Covid-19

laporan investigasi Reuters menguak jahatnya operasi militer Amerika Serikat yang sengaja menebar hoaks agar orang-orang tak mau divaksin.


Pasca Peretasan PDN: Desakan Menkominfo Budi Arie Mundur, Sebutan Menteri Giveaway, Mengunci Komentar di Instagramnya

7 hari lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Juli 2023. ANTARA/Desca Lidya Natalia
Pasca Peretasan PDN: Desakan Menkominfo Budi Arie Mundur, Sebutan Menteri Giveaway, Mengunci Komentar di Instagramnya

Desakan mundur terhadap Menkominfo Budi Arie muncul usai PDN dijebol, ia mengunci komentar di akun instagramnya. Media asing sebut menteri giveaway.


Menkominfo Budi Arie Kunci Akun Instagram setelah Muncul Desakan Mundur

8 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkominfo Budi Arie Kunci Akun Instagram setelah Muncul Desakan Mundur

Saat dikonfirmasi, Budi Arie hanya mengirimkan sejumlah link yang memberitakan dukungan terhadap dia.


Buntut PDN Kena Serangan Siber, Dirjen Aptika Kominfo Mengundurkan Diri

8 hari lalu

Dirjen Aptika Kominfo RI Samuel Abrijani Pangerapan saat webinar Kominfo RI bertajuk
Buntut PDN Kena Serangan Siber, Dirjen Aptika Kominfo Mengundurkan Diri

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri dari jabatannya


Terpopuler: Cerita Karyawan Indofarma yang Belum Digaji Penuh sejak Awal Tahun, Jawaban Presiden Jokowi soal Budi Arie Didesak Mundur

8 hari lalu

Karyawan Indofarma Group melakukan aksi penuntutan upah Juni 2024 yang tak kunjung diterima, serta beberapa permasalahan perusahaan lainnya, di Indofarma Marketing Office, Manggarai pada Selasa, 2 Juli 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Terpopuler: Cerita Karyawan Indofarma yang Belum Digaji Penuh sejak Awal Tahun, Jawaban Presiden Jokowi soal Budi Arie Didesak Mundur

Karyawan Indofarma Group terus menuntut pihak direksi agar membayarkan gaji bulan Juni 2024 yang hingga saat ini tak kunjung dibayarkan.


Komnas HAM Minta Aparat Usut Kasus Peretasan PDN: Melanggar Kerahasiaan Warga Negara

9 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Minta Aparat Usut Kasus Peretasan PDN: Melanggar Kerahasiaan Warga Negara

Komnas HAM meminta aparat penegak hukum mengusut kasus peretasan pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2