JK Bakal Bantu Selesaikan Konflik Papua dengan Jalur Damai

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla menjadi inspektur upacara pemakaman Jakob Oetama di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Kamis 10 September 2020. Pemakaman pendiri Kompas Gramedia Jakob Oetama dipimpin oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. Tempo/Nurdiansah

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla menjadi inspektur upacara pemakaman Jakob Oetama di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Kamis 10 September 2020. Pemakaman pendiri Kompas Gramedia Jakob Oetama dipimpin oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. Tempo/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) berjanji akan membantu pemerintah menyelesaikan konflik di Papua melalui jalur perdamaian.

    “Pada dasarnya semua konflik itu bisa diselesaikan dengan jalur damai," kata JK dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 14 Oktober 2020.

    JK mengatakan, selama Indonesia merdeka, ada 15 kali konflik besar yang korbannya di atas seribu jiwa. Dari 15 konflik tersebut, 13 di antaranya diselesaikan dengan operasi militer dan sisanya melalui jalur perdamaian.

    JK mencontohkan konflik Aceh yang berlangsung puluhan tahun dan memakan ribuan korban dapat diselesaikan dengan perdamaian. "Aceh saja yang keras begitu bisa kita ajak berunding untuk damai," katanya.

    Meski begitu, Jusuf Kalla mengakui bahwa untuk menyelesaikan konflik Papua harus dengan pendekatan yang berbeda dengan Aceh. Pasalnya, di Papua ada banyak faksi yang terdapat pada gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), sehingga garis komandonya pun tidak jelas. Sedangkan pada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hanya ada satu garis komando.

    Namun, Jusuf Kalla menolak mengungkapkan secara terbuka mengenai pendekatan apa yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di Papua melalui jalur perdamaian.

    Menurut JK, dalam upaya mendamaikan pihak yang bertikai, prinsip yang harus dipegang adalah win-win solution dan dignity for all. Dalam hal ini, kata dia, tidak boleh ada pihak yang merasa kalah dan dilecehkan martabatnya.

    Misalnya, JK mencontohkan saat upaya perdamaian di Aceh, pihak GAM tidak pernah menyerahkan senjatanya ke pihak pemerintah. Namun, mereka potong sendiri senjata tersebut menjadi dua bagian. "Itu adalah upaya menjaga martabat pihak GAM," kata JK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Abai Perbarui Data Pasien Covid-19

    Beberapa pemerintah daerah abai perbarui data pasien positif Covid-19. Padahal, keterbukaan data ini dijamin dalam hukum negara. Berikut detilnya.