TEMPO.CO, Jakarta - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengecam penangkapan pengurus mereka di Jakarta dan Medan oleh polisi. Mereka menyebut surat perintah penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan menyalahi prosedur.
"Jika dilihat dari dimensi waktu, dasar Laporan Polisi dan keluarnya Sprindik pada hari yang sama jelas aneh atau tidak lazim dan menyalahi prosedur. Lebih lagi jika dikaitkan dengan KUHAP Pasal 17 tentang perlu adanya minimal dua barang bukti, dan UU ITE Pasal 45 terkait frasa 'dapat menimbulkan'," ujar presidium KAMI Din Syamsuddin dalam keterangan tertulis, Rabu 14 Oktober 2020.
Selain itu, Din menilai siaran pers Mabes Polri oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Awi Setiyono tentang penangkapan tersebut bermuatan pembentukan opini dan melakukan generalisasi dengan menisbatkan kelembagaan secara tendensius. Awi juga disebut telah mengungkapkan kesimpulan prematur karena proses pemeriksaan masih berlangsung.
Ia juga menyebut Polri tidak menegakkan prinsip praduga tak bersalah dengan membuka nama dan identitas orang yang mereka tangkap. "Polri tidak menegakkan prinsip praduga tak bersalah, yang seyogyanya harus diindahkan oleh lembaga penegak hukum/Polri," tuturnya.
Sebelumnya polisi menangkap pengurus KAMI, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana, berdasarkan surat penangkapan bernomor SP/Kap/165/X/2020/ Direktorat Tindak Pidana Siber tertanggal 13 Oktober 2020. Dalam surat tersebut tertulis bahwa Syahganda ditangkap setelah diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks melalui akun Twitter pribadinya.
"Diduga keras telah melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat," demikian pernyataan dalam surat perintah penangkapan tersebut.
