MK Sudah Terima Dua Permohonan Pengujian UU Cipta Kerja

Reporter

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono berbicara pada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

TEMPO.CO, Jakarta - Kendati Undang-undang atau UU Cipta Kerja belum diteken Presiden Joko Widodo, gugatan terhadap UU sudah dilayangkan sejumlah pihak. Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima dua permohonan uji materi hingga hari ini.

"Sudah ada dua permohonan diajukan kemarin," ujar Juru Bicara MK, Fajar Laksono lewat pesan singkat, Selasa, 13 Oktober 2020.

Permohonan pertama diajukan oleh dua orang pekerja bernama Dewa Putu Reza dan Ayu Putri.

Berdasarkan berkas permohonan yang diunggah di laman MK RI, keduanya menyoal Pasal 59, Pasal 156 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 79 Ayat (2) huruf b dan Pasal 78 Ayat (1) huruf b klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja.

Pasal-pasal yang dipersoalkan tersebut terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pesangon dan pengupahan yang layak. 

Melalui permohonannya, Dewa Putu Reza dan Ayu Putri meminta agar MK menyatakan Pasal 59, Pasal 156 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 79 Ayat (2) huruf b dan Pasal 78 Ayat (1) huruf b klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Permohonan kedua diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (DPP FSPS) yang diwakili oleh Ketua Umum Deni Sunarya dan Sekretaris Umum Muhammad Hafiz.
Pemohon menyoal Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29 dan angka 44 Undang-undang Cipta Kerja, juga terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pesangon dan pengupahan.

Fajar mengatakan, permohonan yang diajukan sebelum sebuah peraturan diundangkan tentu tidak memiliki obyek gugatan. Dalam kebanyakan kasus, biasanya permohonan tersebut ditolak.

Adapun hingga kemarin, naskah final UU Cipta Kerja itu belum dikirim ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk diteken dan diundangkan dalam lembaran negara. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar mengatakan, lembaga legislatif punya waktu hingga 14 Oktober untuk menyempurnakan UU sebelum dikirim ke presiden.

DEWI NURITA






Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

2 jam lalu

Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

PKS ingin presidential threshold di rentang 7-9 persen. Angka tersebut dianggap sebagai titik tengah agar dikabulkan Mahkamah Konstitusi.


Besok, MK Putuskan 3 Gugatan UU Pemilu: Salah Satunya soal Presidential Threshold

6 jam lalu

Besok, MK Putuskan 3 Gugatan UU Pemilu: Salah Satunya soal Presidential Threshold

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis besok, 7 Juli 2022, akan menggelar sidang pengucapan putusan atas tiga gugatan UU Pemilu.


PKB Pesimistis Gugatan Presidential Threshold PKS Bakal Dikabulkan MK

7 jam lalu

PKB Pesimistis Gugatan Presidential Threshold PKS Bakal Dikabulkan MK

PKB pesimistis gugatan Presidential Threshold PKS bisa dikabulkan MK. Saat ini PKB belum berpikiran ikut karena tahapan Pemilu sudah dimulai.


Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

7 jam lalu

Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

PKB pesimis gugatan Presidential Threshold PKS bisa dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Saat ini PKB belum berpikiran ikut karena tahapan Pemilu sudah dimulai.


PKS Daftarkan Gugatan soal Presidential Threshold ke MK Siang Ini

7 jam lalu

PKS Daftarkan Gugatan soal Presidential Threshold ke MK Siang Ini

PKS bakal maju sendiri mendaftar gugatan presidential threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi. Substansi hukum dinilai lebih penting daripada banyaknya jumlah penggugat.


Jokowi Bertolak dari Medan ke Nias, Pantau Pembangunan Infrastruktur

8 jam lalu

Jokowi Bertolak dari Medan ke Nias, Pantau Pembangunan Infrastruktur

Presiden Jokowi bertolak ke Kota Gunungsitoli, Nias pagi ini dari Kota Medan, Sumatra Utara. Dia juga akan bagikan bansos di Nias Utara.


4 Jenis Pupuk Asal Rusia, Apa Saja Manfaat bagi Tanaman?

8 jam lalu

4 Jenis Pupuk Asal Rusia, Apa Saja Manfaat bagi Tanaman?

Presiden Rusia Vladimir Putin menjamin ketersediaan pupuk bagi Indonesia. Berikut beberapa jenis pupuk asal Rusia dan kegunaannya.


Duta Besar Ukraina Tanggapi Klaim Jokowi Sampaikan Pesan Zelensky ke Putin

10 jam lalu

Duta Besar Ukraina Tanggapi Klaim Jokowi Sampaikan Pesan Zelensky ke Putin

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku menyampaikan pesan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Vladimir Putin.


Top 3 Dunia: Akun YouTube Angkatan Darat Inggris Diretas dan Gembong Narkoba Dapat Vonis Bebas

18 jam lalu

Top 3 Dunia: Akun YouTube Angkatan Darat Inggris Diretas dan Gembong Narkoba Dapat Vonis Bebas

Berita tentang akun YouTube dan Twitter Angkatan Darat Inggris, yang kena retas, masuk dalam top 3 dunia pada 5 Juli 2022.


Per 2 Juli 2022, BKPM Keluarkan 1,5 Juta Nomor Induk Berusaha

20 jam lalu

Per 2 Juli 2022, BKPM Keluarkan 1,5 Juta Nomor Induk Berusaha

BKPM mencatat sebanyak 1,5 juta nomor induk berusaha (NIB) telah diterbitkan per 2 Juli 2022.