Mahfud Md Klaim TGPF Intan Jaya Papua Objektif, Bukan Pesanan Pemerintah

Reporter

Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Menko, Menteri, aparat penegak hukum, dan sejumlah lembaga pengawas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juni 2020. Foto: Humas Menko Polhukam

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kooordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md mengklaim bahwa Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF Intan Jaya bentukannya bekerja dengan objektif. Sehingga, ujar Mahfud, laporan dari hasil investigasi yang akan disajikan tim ini bukanlah 'pesanan' pemerintah.

"Saya ingin pastikan bahwa tim ini adalah tim yang memang pencari fakta yang objektif. Tim ini tidak bisa dikaitkan misalnya dengan kecurigaan, ah itu buatan pemerintah, itu pesanan pemerintah," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Selasa, 13 Oktober 2020.

TPGF ini terdiri atas 30 anggota yang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan sejumlah tokoh Papua, dan terbagi ke dalam dua kelompok utama, Tim Pengarah dan Tim Investigasi Lapangan. Tim Pengarah terdiri atas 11 anggota yang kebanyakan dari unsur pemerintah, khususnya dari Kemenko Polhukam, KSP, dan Anggota BIN.

Sementara itu, Tim Investigasi Lapangan yang diketuai oleh Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto, terdiri atas dari 18 anggota yang berasal dari berbagai bidang. Ada tokoh agama, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh Papua, hingga dari LPSK.

Adapun anggota-anggota untuk Tim Investigasi Lapangan yang diketuai oleh Benny Mamoto yakni, Sugeng Purnomo, Makarim Wibisono, Jhony Nelson Simanjuntak, Henok Bagau, Apolo Safono, Constan Karma, Thoha Abdul Hamid, Samuel Tabuni, Victor Abraham Abaidata, I Dewa Gede Palguna, Bambang Purwoko, Budi Kuncoro, Rudy Heriyanto, Asep Subarkah, Eddy Rate Muis, Arif dan Edwin Partogi Pasaribu.

Sementara untuk Tim Pengarah diketuai oleh Tri Soewandono yang merupakan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Anggotanya terdiri dari Purnomo Sidi, Lutfi Rauf, Rudianto, Armed Wijaya, Janedjri M Gaffar, Rus Nurhadi Sutedjo dan Rizal Mustary. Tujuh orang ini merupakan pejabat di Kemenko Polhukam.

Kemudian dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) diutus Jaleswari Pramodhawardani dan dari BIN yakni Imron Cotan.

"Di sini yang tergabung memang ada dari instansi pemerintah, tetapi mereka punya integritas semua.
Lalu ada pendeta-pendeta dan tokoh-tokoh Papua banyak yang tergabung di sini. Sehingga tidak mungkin tim ini berbohong," ujar Mahfud.

Tim ini mulai bekerja per 1 Oktober, dan terjun ke Papua pada 7 Oktober. Kemudian, pulang ke Jakarta pada 12 Oktober. Mahfud memberi waktu tim ini merampungkan laporan hasil investigasi hingga 17 Oktober 2020.

Dewan Gereja Papua sebelumnya menilai TPGF ini tidak independen karena beranggotakan aparat keamanan, pemerintah, dan satuan intelijen sehingga tidak akan mengungkapkan peristiwa tersebut secara utuh. Juga, akibat Mahfud yang dianggap telah mempromosikan remiliterisasi atau stasus Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua.

“Berdasarkan fakta yang dimiliki Dewan Gereja Papua, penembakan telah dilakukan oleh satuan TNI (Tentara Nasional Indonesia),” ujar Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Pendeta Benny Giay pada Rabu, 7 Oktober 2020.

Sejak bulan Desember 2019, dikatakan banyak warga yang telah meninggalkan Intan Jaya demi menyelamatkan nyawa akibat dugaan adanya operasi militer di daerah tersebut. Operasi itu diduga berkaitan dengan upaya menekan masyarakat Papua untuk menerima program pemerintah memperpanjang Otonomi Khusus Papua hingga tahun 2041.

DEWI NURITA | MUHAMMAD BAQIR






Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

2 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

YLBHI menyebut ada pelanggaran penanganan massa oleh polisi sehingga Tragedi Kanjuruhan memakan korban hingga 129 orang.


Tragedi Kanjuruhan: Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri Usut Tuntas, Jumlah Korban Bertambah Jadi 129 Orang

3 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan: Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri Usut Tuntas, Jumlah Korban Bertambah Jadi 129 Orang

Presiden Jokowi mengatakan jumlah korban tragedi Kanjuruhan bertambah menjadi 129 orang.


129 Tewas dalam Tragedi Arema vs Persebaya, Mahfud MD Ungkap Penyebab Kematian Massal

4 jam lalu

129 Tewas dalam Tragedi Arema vs Persebaya, Mahfud MD Ungkap Penyebab Kematian Massal

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, bukan bentrok antara suporter Persebaya dan Arema FC.


Mahfud Md Bicara Soal Tragedi Kanjuruhan, Ada Dugaan Kesalahan Panpel

4 jam lalu

Mahfud Md Bicara Soal Tragedi Kanjuruhan, Ada Dugaan Kesalahan Panpel

Mmahfud Md menduga ada kesalahan panpel dalam tragedi Kanjuruhan.


Mahfud Md dan 8 Mantan Hakim Konstitusi Berkumpul Bahas Pencopotan Aswanto

21 jam lalu

Mahfud Md dan 8 Mantan Hakim Konstitusi Berkumpul Bahas Pencopotan Aswanto

Jimly mengatakan Mahfud Md selaku Menko dan mantan Ketua MK telah mendengar semua kesimpulan dari para mantan hakim.


Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

22 jam lalu

Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

Mahfud Md mengatakan tujuan mekanisme itu agar tidak terjadi kejutan pergantian hakim MK, seperti pada kasus Aswanto.


Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

1 hari lalu

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

1 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

1 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

1 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah