Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polemik Omnibus Law, Prabowo Yakin Jokowi Pikirkan Rakyat dan Bangsa

image-gnews
Berdasarkan LKHPN 2018, total kekayaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencapai Rp 1.9 Triliun. Secara Rinci, Prabowo memiliki 10 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 230.4 miliar, tujuh kendaraan roda empat dan satu kendaraan roda dua senilai Rp 1.4 miliar.  Mantan Danjen Kopassus ini memiliki surat berharga dengan nilai Rp 1.7 triliun. TEMPO/Subekti.
Berdasarkan LKHPN 2018, total kekayaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencapai Rp 1.9 Triliun. Secara Rinci, Prabowo memiliki 10 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 230.4 miliar, tujuh kendaraan roda empat dan satu kendaraan roda dua senilai Rp 1.4 miliar. Mantan Danjen Kopassus ini memiliki surat berharga dengan nilai Rp 1.7 triliun. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku yakin Presiden Joko Widodo memikirkan rakyat dan bangsa di balik keputusannya ihwal Undang-undang Cipta Kerja. Menurut Prabowo, karena itulah ia mau menjadi menteri di pemerintahan Jokowi.

"Karena itulah saya mau kerja sama. Kalau saya lihat beliau kurang nasionalis kan untuk apa, kan begitu," kata Prabowo dalam video yang dilansir DPP Gerindra, Senin, 12 Oktober 2020.

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan partainya telah memberikan catatan kritis terhadap Undang-undang Cipta Kerja. Ia mengaku sejak awal menginstruksikan Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat untuk meneliti RUU Cipta Kerja tiap klaster hingga pasalnya.

Menurut Prabowo, semuanya harus diupayakan demi kepentingan nasional. Prabowo mengklaim partainya termasuk yang paling keras untuk menyaring, menelusuri, dan mengurangi pasal-pasal yang dinilai terlalu liberal.

"Kami mendukung tapi kan juga menyaring. Banyak sekali juga kami kurangi yang terlalu liberal. Jadi banyak kalangan kita yang masih gandrung dengan liberalisme," kata Prabowo.

Prabowo berpendapat tak semua kesulitan harus diatasi dengan liberalistik. Menurut dia, pemerintah pun memiliki kekuatan untuk menentukan arahnya sendiri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski begitu, Prabowo mengakui perbedaan pandangan ihwal liberalisme itu wajar dalam demokrasi. Dia pun mengakui ada kemungkinan pengusaha-pengusaha melobi para pembuat undang-undang.

"Saya yakin ada banyak pengusaha yang lobi-lobi, pengusaha itu mungkin banyak teman di dalam pemerintah juga, jadi ini wajar lah," kata mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini.

Sebagian publik mengkritik dan menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan pemerintah dan DPR pada Senin, 5 Oktober lalu. Omnibus law ini dinilai terlalu memberikan karpet merah untuk para pengusaha, tetapi merugikan buruh dan kelestarian lingkungan.

Publik juga mengkritik proses penyusunan rancangan undang-undang yang dinilai tak transparan serta proses yang tergesa-gesa. Para pihak yang menolak mendesak Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk membatalkan omnibus law ini.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Disinggung di Sidang MK karena Dampingi Gibran Kampanye, Bahlil: Masalahnya di Mana?

1 jam lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyalami Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kanan) saat akan menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disinggung di Sidang MK karena Dampingi Gibran Kampanye, Bahlil: Masalahnya di Mana?

Tanggapan Bahlil soal kritik Timnas AMIN.


Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

2 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?


Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

3 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

Bawaslu RI menyatakan tindakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran tidak melanggar netralitas.


Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

11 jam lalu

Prabowo Subianto bersama Megawati Sukarnoputri saat menyaksikan pertandingan Pencak Silat di Padepokan Silat TMII, Jakarta Timur, Rabu 29 Agustus 2018. Ryan Dwiky Anggriawan/TEMPO
Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

Puan Maharani melempar sinyal bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo pasca-Pemilu 2024 bisa saja terjadi.


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

11 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

13 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan (kanan) menunjukan surat permohonan setelah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Tim Pembela Prabowo-Gibran memohon kepada MK untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

14 jam lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

15 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

16 jam lalu

Tanggapi Ganjar yang Enggan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Gibran: Yang Menawari Siapa
Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dan Partai Gerindra kompak membantah soal Ganjar ditawari posisi menteri.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

16 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.