TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M Isnur menduga Presiden Joko Widodo diberi informasi dan laporan sesat dari anak buahnya sehingga keliru memaknai aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. Dalam konferensi persnya kemarin, Jokowi menyebut aksi unjuk rasa dikarenakan disinformasi dan hoaks di media sosial.
Isnur mengatakan stigma bahwa masyarakat termakan hoaks selalu digunakan di berbagai kesempatan sebelumnya. "Hoax ini dilakukan agar masyarakat tidak berani menyampaikan pendapatnya di muka umum dan melakukan demonstrasi," ujar Isnur ketika dihubungi, Sabtu, 10 Oktober 2020.
Isnur juga menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menuding aksi menolak UU Cipta Kerja disponsori. Airlangga mengatakan bahwa pemerintah meyakini ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa dari para buruh dan pekerja tersebut.
"Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya," kata Airlangga dalam wawancara dengan salah satu media.
Isnur mengingatkan penolakan UU Cipta Kerja juga dilakukan oleh ratusan akademisi, guru besar, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, banyak lembaga masyarakat sipil, mahasiswa, buruh, serta petani.
"Tuduhan ini menghina warga tersebut yang seakan aksi tidak independen," kata Isnur.
Isnur mengatakan aksi menolak UU Cipta Kerja mendapat dukungan dari masyarakat luas. Misalnya ada yang membagikan masker dan hand sanitizer untuk para peserta aksi.
Dia berujar justru siapa yang mensponsori Undang-undang Cipta Kerja. "Sehingga bisa segitu cepat dibahas walau dalam keadaan pandemi, tertutup, dan diskriminatif. Pembahasan juga dilakukan di hotel-hotel," ujar dia.
