Koalisi: 57 Persen Panja UU Cipta Kerja Pengusaha, Sebagian Eks Timses Jokowi

Buruh dari berbagai elemen organisasi melakukan aksi mogok kerja dengan turun ke jalan di kawasan industri Kebun Besar, Tangerang, Banten, Selasa 6 Oktober 2020. Aksi yang diikuti ribuan buruh tersebut untuk memprotes pengesahan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi #Bersihkan Indonesia menilai ada konflik kepentingan antara para elite politik pengambil kebijakan terkait pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang atau UU Cipta Kerja

"Setidaknya 57 persen anggota Panja sendiri merupakan pelaku usaha," kata Direktur Tambang dan Energi Auriga Nusantara, Iqbal Damanik dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Oktober 2020.

Iqbal mengatakan Koalisi juga menemukan sebagian dari barisan para aktor ini pernah tercatat sebagai mantan tim sukses dan tim kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 lalu. Menurut Iqbal, ada sebuah desain besar yang disiapkan sejak awal pemerintahan Jokowi untuk mengambil keuntungan pribadi.

"Ini wajar sekali terjadi kalau melihat bagaimana rekatnya relasi para penyusun undang-undang ini dengan pelaku usaha, bahkan mereka sendiri merupakan pebisnis yang akan diuntungkan dari terbitnya omnibus law," kata Iqbal.

Koalisi menilai konflik kepentingan akan mendorong pejabat publik mengambil keputusan dan kebijakan yang tak berdasar pada masyarakat. Konflik kepentingan yang melandasi lahirnya UU Cipta Kerja pun dianggap telah mengubah struktur negara demokratis menjadi oligarkis.

Imbasnya, menurut Koalisi, telah terjadi pengkhianatan terstruktur melalui penyanderaan institusi publik dan regulasinya, sehingga keduanya berubah menjadi alat untuk menguntungkan kepentingan segelintir orang dan kelompok.

"Para aktornya yang terlibat konflik kepentingan menghasilkan kebijakan yang juga hanya menguntungkan mereka. Omnibus law juga merupakan penanda krisis demokrasi," kata Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya.

Koalisi #BersihkanIndonesia sebelumnya merilis 12 elite politik dan pebisnis yang diduga menjadi aktor intelektual pengesahan UU Cipta Kerja. Mereka adalah para pengambil kebijakan, anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja, serta anggota Satuan Tugas yang menyusun naskah awal RUU.

Koalisi juga mengkritik rapat yang berlangsung maraton, bahkan digelar di hotel-hotel, drafnya tak dibuka untuk publik, hingga disahkan terburu-buru di tengah pandemi Covid-19. Menurut Koalisi, terdapat kepentingan besar pada pebisnis tambang di balik pengesahan UU Cipta Kerja.






Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

5 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

5 hari lalu

10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

Sejumlah gubernur mengumumkan UMP 2023. Kenaikan tertinggi ada di Sumatera Barat sebesar 9,15 persen dan terendah di Papua Barat sebesar 2,6 persen.


Kemenkes Imbau Dokter PNS Tidak Ikut Demo Tolak Omnibus Law Kesehatan

7 hari lalu

Kemenkes Imbau Dokter PNS Tidak Ikut Demo Tolak Omnibus Law Kesehatan

Kemenkes menyampaikan agar dokter-dokter lebih mengutamakan pelayanan kepada pasien pada fasilitas kesehatan.


Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

10 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.


Aral Evakuasi Korban Gempa Cianjur

12 hari lalu

Aral Evakuasi Korban Gempa Cianjur

Sebanyak 151 korban gempa Cianjur, Jawa Barat, diperkirakan masih tertimbun reruntuhan bangunan.


Diplomasi Mangrove Jokowi di G20 dan Aturan yang Bertabrakan

17 hari lalu

Diplomasi Mangrove Jokowi di G20 dan Aturan yang Bertabrakan

Walhi menilai mangrove sering dijadikan "barang dagangan" di sejumlah forum internasional. Aturan pemerintah bertabrakan dengan pelestarian mangrove.


Tolak Kenaikan UMP dengan PP No 36, Buruh Ancam Aksi Mogok Nasional Bulan Depan

18 hari lalu

Tolak Kenaikan UMP dengan PP No 36, Buruh Ancam Aksi Mogok Nasional Bulan Depan

KSPI dan Partai Buruh menolak penetapan UMP/UMK tahun 2023 dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2022.


ICW Catat Ada 67 Pendukung Jokowi Isi Kursi Kabinet hingga Komisaris BUMN

21 hari lalu

ICW Catat Ada 67 Pendukung Jokowi Isi Kursi Kabinet hingga Komisaris BUMN

ICW mencatat banyak sekali jabatan pengawas perusahaan atau komisaris BUMN yang dibagi-bagikan kepada pendukung Jokowi.


ICW Sebut Pemerintahan Jokowi Dibayangi Konflik Kepentingan

21 hari lalu

ICW Sebut Pemerintahan Jokowi Dibayangi Konflik Kepentingan

Kurnia mengatakan Jokowi membiarkan atau bersikap permisif terhadap isu konflik kepentingan selama kepemimpinannya.


Kabar Gelombang PHK Perusahaan Mulai Terdengar, Apa Itu PHK?

22 hari lalu

Kabar Gelombang PHK Perusahaan Mulai Terdengar, Apa Itu PHK?

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu.