Koalisi: 57 Persen Panja UU Cipta Kerja Pengusaha, Sebagian Eks Timses Jokowi

Buruh dari berbagai elemen organisasi melakukan aksi mogok kerja dengan turun ke jalan di kawasan industri Kebun Besar, Tangerang, Banten, Selasa 6 Oktober 2020. Aksi yang diikuti ribuan buruh tersebut untuk memprotes pengesahan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi #Bersihkan Indonesia menilai ada konflik kepentingan antara para elite politik pengambil kebijakan terkait pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang atau UU Cipta Kerja

"Setidaknya 57 persen anggota Panja sendiri merupakan pelaku usaha," kata Direktur Tambang dan Energi Auriga Nusantara, Iqbal Damanik dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Oktober 2020.

Iqbal mengatakan Koalisi juga menemukan sebagian dari barisan para aktor ini pernah tercatat sebagai mantan tim sukses dan tim kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 lalu. Menurut Iqbal, ada sebuah desain besar yang disiapkan sejak awal pemerintahan Jokowi untuk mengambil keuntungan pribadi.

"Ini wajar sekali terjadi kalau melihat bagaimana rekatnya relasi para penyusun undang-undang ini dengan pelaku usaha, bahkan mereka sendiri merupakan pebisnis yang akan diuntungkan dari terbitnya omnibus law," kata Iqbal.

Koalisi menilai konflik kepentingan akan mendorong pejabat publik mengambil keputusan dan kebijakan yang tak berdasar pada masyarakat. Konflik kepentingan yang melandasi lahirnya UU Cipta Kerja pun dianggap telah mengubah struktur negara demokratis menjadi oligarkis.

Imbasnya, menurut Koalisi, telah terjadi pengkhianatan terstruktur melalui penyanderaan institusi publik dan regulasinya, sehingga keduanya berubah menjadi alat untuk menguntungkan kepentingan segelintir orang dan kelompok.

"Para aktornya yang terlibat konflik kepentingan menghasilkan kebijakan yang juga hanya menguntungkan mereka. Omnibus law juga merupakan penanda krisis demokrasi," kata Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya.

Koalisi #BersihkanIndonesia sebelumnya merilis 12 elite politik dan pebisnis yang diduga menjadi aktor intelektual pengesahan UU Cipta Kerja. Mereka adalah para pengambil kebijakan, anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja, serta anggota Satuan Tugas yang menyusun naskah awal RUU.

Koalisi juga mengkritik rapat yang berlangsung maraton, bahkan digelar di hotel-hotel, drafnya tak dibuka untuk publik, hingga disahkan terburu-buru di tengah pandemi Covid-19. Menurut Koalisi, terdapat kepentingan besar pada pebisnis tambang di balik pengesahan UU Cipta Kerja.






Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

7 hari lalu

Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Mengapa Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi dan pembebasan bersyarat secara massal kepada terpidana korupsi?


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

11 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

13 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

13 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

15 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

15 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

19 hari lalu

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

20 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Buruh Berunjuk Rasa di Depan Balai Kota Depok, Sekda: Kami Serap Aspirasi

22 hari lalu

Buruh Berunjuk Rasa di Depan Balai Kota Depok, Sekda: Kami Serap Aspirasi

Pemkot Depok Jawa Barat menyerap aspirasi para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Depok untuk menaikkan upah buruh.


Buruh Depok Turun ke Jalan, Demo Tolak Kenaikan BBM dan UU Cipta Kerja

22 hari lalu

Buruh Depok Turun ke Jalan, Demo Tolak Kenaikan BBM dan UU Cipta Kerja

Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri berjanji membawa aspirasi demo tolak kenaikan BBM itu untuk dibahas Forkopimda.