Koalisi Sebut Ada 12 Aktor Intelektual di Satgas dan Panja UU Cipta Kerja

Sabtu, 10 Oktober 2020 11:47 WIB

Sejumlah buruh melakukan aksi mogok kerja di kawasan MM 2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 6 Oktober 2020. Aksi mogok kerja dari tanggal 6-8 Oktober tersebut akibat pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah RI. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi #BersihkanIndonesia menyebut adanya kepentingan besar para pebisnis tambang di balik pembahasan dan pengesahan Undang-undang atau UU Cipta Kerja. Koalisi menilai pengesahan aturan sapu jagat itu demi jaminan hukum untuk keberlanjutan dan bisnis tambang.

Juru bicara Koalisi dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah mengatakan kepentingan itu dikejar melalui sejumlah elite politik dan pebisnis di Satuan Tugas yang menyusun Rancangan UU Cipta Kerja dan Panitia Kerja di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.

"Terdapat 12 aktor intelektual yang tersebar dan memiliki peran serta fungsi berbeda di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka," kata Merah Johansyah dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Oktober 2020.

Merah mengatakan para aktor itu terhubung dengan bisnis-bisnis tambang. Berdasarkan analisis profil dan penelusuran dokumen resmi, Koalisi menemukan aktor-aktor itu memiliki hubungan dengan bisnis tambang dan energi kotor batubara, baik langsung maupun tidak langsung.

Anggota Divisi Korupsi Politik ICW Egi Primayogha menyebut UU Cipta Kerja adalah salah satu skenario oligarki untuk terus menimbun kekayaan. Pengesahan omnibus law ini, kata dia, menunjukkan bahwa para oligark telah memperkokoh posisinya.

Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah dilemahkan, Egi mengatakan skenario mereka telah berjalan sempurna. Menurut Egi, para elite telah sukses membuat aturan yang dengan sengaja menguntungkan bisnis yang mereka miliki. "Ini adalah bentuk sebuah korupsi sistemik yang dapat dikategorikan tindakan kejahatan serius," kata Egi.






Ingin Menambang Legal, Warga Dusun Belo Laut Bangka Barat Bentuk Perusahaan Timah

2 jam lalu

Ingin Menambang Legal, Warga Dusun Belo Laut Bangka Barat Bentuk Perusahaan Timah

Masyarakat Dusun Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat membentuk perusahaan pertambangan timah agar bisa bekerja secara legal.


Asosiasi Pekerja akan Gugat Revisi UU PPP ke MK

4 jam lalu

Asosiasi Pekerja akan Gugat Revisi UU PPP ke MK

ASPEK Indonesia menolak disahkannya Revisi UU PPP.


BEM KM Unand Dipanggil Polda, Amnesty International: Negara Seakan Lupakan Reformasi

3 hari lalu

BEM KM Unand Dipanggil Polda, Amnesty International: Negara Seakan Lupakan Reformasi

Pemanggilan BEM KM Unand oleh Polda Sumbar dianggap membahayakan kebebasan berbicara dan berekspresi.


Jokowi: Proyek IKN Bisa Memperbaiki Lingkungan

5 hari lalu

Jokowi: Proyek IKN Bisa Memperbaiki Lingkungan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melihat area pembibitan pohon untuk kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu, 22 Juni 2022.


Partai Buruh akan Ajukan Judicial Review UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

5 hari lalu

Partai Buruh akan Ajukan Judicial Review UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

Partai Buruh akan mendaftarkan judicial review UU PPP ke MK. Pembahasan aturan yang baru disahkan ini masih dinilai tidak terbuka dengan publik.


Unggah Poster Jokowi di Instagram, BEM KM Unand Dipanggil Polda Sumbar

6 hari lalu

Unggah Poster Jokowi di Instagram, BEM KM Unand Dipanggil Polda Sumbar

Unggahan BEM KM Unand dianggap menghina Presiden Jokowi.


Revisi UU PPP, Bivitri Susanti: Melegalkan Legislasi yang Ugal-ugalan

6 hari lalu

Revisi UU PPP, Bivitri Susanti: Melegalkan Legislasi yang Ugal-ugalan

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) justru melegalkan legislasi yang ugal-ugalan. Dia mengatakan proses legislasi yang sangat buruk telah terjadi setidaknya sejak 2019, yaitu ketika revisi UU KPK, revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, revisi UU MK, dan UU Ibu Kota Negara.


Partai Buruh Gelar Aksi Serentak Hari Ini dan Tolak Revisi UU PPP

12 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Serentak Hari Ini dan Tolak Revisi UU PPP

Partai Buruh aksi serentak, di Jakarta berpusat di DPR RI. Bawa lima tuntutan yang salah satunya menolak revisi UU PPP


Peneliti CSIS: Jokowi, Megawati, dan PDIP Saling Membutuhkan

19 hari lalu

Peneliti CSIS: Jokowi, Megawati, dan PDIP Saling Membutuhkan

Peneliti CSIS Arya Fernandes tak yakin hubungan Jokowi dan Megawati renggang. Keduanya saling membutuhkan.


Partai Buruh akan Gugat UU PPP ke MK

23 hari lalu

Partai Buruh akan Gugat UU PPP ke MK

Partai Buruh akan menggugat UU PPP hasil revisi ke MK. Said Iqbal mengatakan partainya akan menggugat secara formil maupun materiil.