Koalisi Sebut Ada 12 Aktor Intelektual di Satgas dan Panja UU Cipta Kerja

Sejumlah buruh melakukan aksi mogok kerja di kawasan MM 2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 6 Oktober 2020. Aksi mogok kerja dari tanggal 6-8 Oktober tersebut akibat pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah RI. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi #BersihkanIndonesia menyebut adanya kepentingan besar para pebisnis tambang di balik pembahasan dan pengesahan Undang-undang atau UU Cipta Kerja. Koalisi menilai pengesahan aturan sapu jagat itu demi jaminan hukum untuk keberlanjutan dan bisnis tambang.

Juru bicara Koalisi dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah mengatakan kepentingan itu dikejar melalui sejumlah elite politik dan pebisnis di Satuan Tugas yang menyusun Rancangan UU Cipta Kerja dan Panitia Kerja di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.

"Terdapat 12 aktor intelektual yang tersebar dan memiliki peran serta fungsi berbeda di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka," kata Merah Johansyah dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Oktober 2020.

Merah mengatakan para aktor itu terhubung dengan bisnis-bisnis tambang. Berdasarkan analisis profil dan penelusuran dokumen resmi, Koalisi menemukan aktor-aktor itu memiliki hubungan dengan bisnis tambang dan energi kotor batubara, baik langsung maupun tidak langsung.

Anggota Divisi Korupsi Politik ICW Egi Primayogha menyebut UU Cipta Kerja adalah salah satu skenario oligarki untuk terus menimbun kekayaan. Pengesahan omnibus law ini, kata dia, menunjukkan bahwa para oligark telah memperkokoh posisinya.

Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah dilemahkan, Egi mengatakan skenario mereka telah berjalan sempurna. Menurut Egi, para elite telah sukses membuat aturan yang dengan sengaja menguntungkan bisnis yang mereka miliki. "Ini adalah bentuk sebuah korupsi sistemik yang dapat dikategorikan tindakan kejahatan serius," kata Egi.






Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

1 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

1 hari lalu

10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

Sejumlah gubernur mengumumkan UMP 2023. Kenaikan tertinggi ada di Sumatera Barat sebesar 9,15 persen dan terendah di Papua Barat sebesar 2,6 persen.


Kemenkes Imbau Dokter PNS Tidak Ikut Demo Tolak Omnibus Law Kesehatan

2 hari lalu

Kemenkes Imbau Dokter PNS Tidak Ikut Demo Tolak Omnibus Law Kesehatan

Kemenkes menyampaikan agar dokter-dokter lebih mengutamakan pelayanan kepada pasien pada fasilitas kesehatan.


Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

6 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.


Aral Evakuasi Korban Gempa Cianjur

7 hari lalu

Aral Evakuasi Korban Gempa Cianjur

Sebanyak 151 korban gempa Cianjur, Jawa Barat, diperkirakan masih tertimbun reruntuhan bangunan.


Musim Semi Pembiayaan Hijau

10 hari lalu

Musim Semi Pembiayaan Hijau

Indonesia dan Afrika Selatan sudah mendapatkan komitmen miliaran dolar dari banyak negara maju untuk pembiayaan hijau.


Abraham Samad Sebut Banyak Salah Kelola Pertambangan di Indonesia

12 hari lalu

Abraham Samad Sebut Banyak Salah Kelola Pertambangan di Indonesia

Abraham Samad berkata carut-marutnya tata kelola pertambangan di Indonesia disebabkan beberapa hal seperti perizinan dan kontrak karya tambang.


Diplomasi Mangrove Jokowi di G20 dan Aturan yang Bertabrakan

13 hari lalu

Diplomasi Mangrove Jokowi di G20 dan Aturan yang Bertabrakan

Walhi menilai mangrove sering dijadikan "barang dagangan" di sejumlah forum internasional. Aturan pemerintah bertabrakan dengan pelestarian mangrove.


Tolak Kenaikan UMP dengan PP No 36, Buruh Ancam Aksi Mogok Nasional Bulan Depan

13 hari lalu

Tolak Kenaikan UMP dengan PP No 36, Buruh Ancam Aksi Mogok Nasional Bulan Depan

KSPI dan Partai Buruh menolak penetapan UMP/UMK tahun 2023 dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2022.


Kabar Gelombang PHK Perusahaan Mulai Terdengar, Apa Itu PHK?

17 hari lalu

Kabar Gelombang PHK Perusahaan Mulai Terdengar, Apa Itu PHK?

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu.