Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPR Minta Polri Hukum Polisi yang Aniaya Pendemo UU Cipta Kerja

image-gnews
Suasana aksi unjuk rasa menolakUU Cipta Kerja yang berujung ricuh, di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Suasana aksi unjuk rasa menolakUU Cipta Kerja yang berujung ricuh, di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum atau Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Taufik Basari meminta Polri menghukum anggota polisi yang melakukan kekerasan kepada peserta aksi menolak Undang-undang atau UU Cipta Kerja pada Kamis, 8 Oktober 2020. Menurut Taufik, Kepolisian seharusnya tak menggunakan kekerasan dalam menangani demonstrasi menolak omnibus law itu.

Ia mengatakan komandan di lapangan harus menjaga dan mencegah agar tak ada anak buahnya yang melakukan kekerasan dan hal lainnya yang melanggar prosedur. "Untuk yang telah kejadian, harus diambil tindakan tegas kepada oknum pelakunya," kata Taufik dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Oktober 2020.

Taufik mengatakan, jika ada warga yang hilang dan terluka pun aparat tak boleh lepas tangan. Ia mengingatkan Kepolisian untuk tetap melakukan tugasnya. Yakni dengan memastikan tak ada warga yang hilang dan memberikan akses perawatan kepada korban terluka.

Ihwal warga yang ditangkap, Taufik meminta polisi memberikan akses pendampingan penasehat hukum. Mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini juga mendesak polisi bertindak adil sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Bagi warga yang dilakukan penangkapan, pihak kepolisian wajib memberikan kesempatan untuk mendapatkan akses pendampingan penasihat hukum dan menjalankan prinsip fair trial," kata politikus NasDem ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Taufik mengatakan tindakan dan penanganan aparat yang tak sesuai prosedur justru akan makin memperburuk keadaan. Maka dari itu, ia mewanti-wanti profesionalisme aparat dalam menghadapi situasi saat ini demi membantu terciptanya situasi yang lebih kondusif.

Menurut catatan Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung di Fraksi Rakyat Indonesia, penangkapan masif terjadi dalam aksi menolak UU Cipta Kerja 8 Oktober lalu. Di Jakarta saja, jumlah orang yang ditangkap mencapai lebih dari 1.000 orang.

Penangkapan juga terjadi di daerah-daerah. Di Ternate, sebanyak 29 mahasiswa ditahan polisi. Sebanyak 120 orang massa aksi penolak omnibus law juga ditangkap dan ditahan di Kepolisian Resor Cirebon Kota. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon Raya Diding Rahmat mengatakan tim advokasi juga kesulitan untuk menemui dan mendampingi para peserta aksi yang ditahan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

5 jam lalu

Wartawan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menggelar aksi solidaritas untuk jurnalis Tempo Nurhadi, di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022. Jurnalis Tempo Nurhadi menjadi korban kekerasan ketika melaksanakan peliputan investigasi di Surabaya, Jawa Timur. TEMPO/Muhammad Hidayat
Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

Ormas dan kepolisian dianggap paling berpotensi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

15 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

17 jam lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


Polisi Tangkap 98 Tersangka dan Sita 410 kilogram Bahan Peledak di Jawa Tengah

1 hari lalu

Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi (tengah) memberikan penjelasan seputar persiapan pengamanan saat rangkaian acara ngunduh mantu pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono di Mapolresta Solo, Sabtu, 3 Desember 2022.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Polisi Tangkap 98 Tersangka dan Sita 410 kilogram Bahan Peledak di Jawa Tengah

"Kasus penyalahgunaan petasan atau bahan peledak sejumlah 81 kasus dengan 98 tersangka," ujar Kepala Polda Jawa Tengah.


Polisi Tangkap Mahasiswa Pelaku Persetubuhan Anak di Bawah Umur di Riau

3 hari lalu

Ilustrasi pemerkosaan anak.. hindustantimes.com
Polisi Tangkap Mahasiswa Pelaku Persetubuhan Anak di Bawah Umur di Riau

Mahasiswa yang menyetubuhi anak di bawah umur diciduk polisi Riau. Terungkap setelah korban cerita ke orang tua.


Viral Kasus Perusakan Toko Laundry di Grogol Petamburan, Polisi Tangkap 1 Tersangka di Jambi

4 hari lalu

Ilustrasi jasa laundry. TEMPO/Fahmi Ali
Viral Kasus Perusakan Toko Laundry di Grogol Petamburan, Polisi Tangkap 1 Tersangka di Jambi

Polisi menangkap tersangka perusakan toko laundry berinisial J, 41 tahun, di daerah Jambi.


Polisi Diduga Telibat Penembakan 5 Orang Saat Demo di Yahukimo 2 Tahun Silam, Komnas HAM Diminta Turun Tangan

11 hari lalu

Ilustrasi kerusuhan. Getty Images
Polisi Diduga Telibat Penembakan 5 Orang Saat Demo di Yahukimo 2 Tahun Silam, Komnas HAM Diminta Turun Tangan

Dari penelusuran Ha-jabasu, Elius menyatakan adanya dugaan kuat telah terjadi pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat oleh polisi.


Polisi Tangkap 25 Remaja di Solo karena Aksi Perang Sarung

11 hari lalu

Ilustrasi tawuran / perkelahian / kerusuhan. Shutterstock
Polisi Tangkap 25 Remaja di Solo karena Aksi Perang Sarung

Polisi menangkap 25 orang remaja karena aksi perang sarung di Solo, Sabtu dini hari, 16 Maret 2024.


Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

13 hari lalu

Massa membawa replika batu nisan makam di Aksi Sejagad : 30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Kamis sore 14 Maret 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia


Polisi Pulangkan 9 Petani Penolak Bandara IKN, Polda Kaltim: Proses Hukum Tetap Berjalan

13 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Polisi Pulangkan 9 Petani Penolak Bandara IKN, Polda Kaltim: Proses Hukum Tetap Berjalan

Polisi akhirnya memulangkan sembilan petani yang ditahan akibat diduga mengancam pekerja pembangunan Bandara VIP di kawasan IKN.