Jokowi Klaim UU Cipta Kerja Tak Hapus Syarat Amdal Izin Usaha

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo berjalan untuk memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer. ANTARA FOTO/Biro Pers/Lukas/handout

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut peraturan perizinan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) tidak dihapus dalam Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapuskannya amdal, itu juga tidak benar," kata Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 9 Oktober 2020.

Jokowi menjelaskan, peraturan dalam UU Ciptaker ini akan menyoroti industri besar untuk lebih melakukan kajian tentang amdal yang lebih serius. "Amdal tetap ada, bagi industri besar harus studi Amdal yang ketat, tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan," ujarnya,

Pakar hukum lingkungan dari Universitas Indonesia, Andri Gunawan Wibisana menyebut UU Cipta Kerja menghilangkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dampak lingkungan dari suatu kegiatan di wilayahnya.

Menurut dia, berkurangnya peran masyarakat merupakan imbas dari penghapusan Pasal 29-31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lewat Undang-Undang Cipta Kerja.

Pasal tersebut mengatur penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah. Komisi beranggotakan instansi teknis lingkungan hidup, instansi teknis terkait, para pakar, organisasi lingkungan hidup, dan masyarakat.

Dalam Pasal 24 UU Cipta Kerja yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin lalu, penilaian amdal dilakukan tim yang ditunjuk lembaga uji kelayakan bentukan pemerintah pusat. Tim tersebut hanya terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Proses uji kelayakan akan dimuat dalam peraturan pemerintah.

Hal lain yang menjadi sorotan Gunawan adalah pengaturan persetujuan lingkungan sebagai ganti izin lingkungan. Menurut dia, aturan tersebut tak mengatur hubungan yang jelas antara persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Padahal, dalam ketentuan sebelumnya, izin lingkungan menjadi salah satu persyaratan berlakunya izin usaha. Jika izin lingkungan dicabut, izin usaha suatu perseroan batal.

"Sekarang, secara norma, tidak terlihat dampaknya (persetujuan lingkungan). Ini berbahaya," kata dia, dua hari lalu.






Temui Presiden FIFA, Erick Thohir Sampaikan Surat Jokowi tentang Tragedi Kanjuruhan

5 jam lalu

Temui Presiden FIFA, Erick Thohir Sampaikan Surat Jokowi tentang Tragedi Kanjuruhan

Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar, pada Rabu, 5 Oktober 2022. Membahas soal tragedi Kanjuruhan?


Besuk Korban Tragedi Kanjuruhan, Jokowi Tanyakan Kronologi Kejadian

6 jam lalu

Besuk Korban Tragedi Kanjuruhan, Jokowi Tanyakan Kronologi Kejadian

Jokowi membesuk para korban selamat dalam tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Saiful Anwar,


Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

8 jam lalu

Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

Jokowi berharap Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia dapat menjadi forum untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman.


Presiden Jokowi: Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

11 jam lalu

Presiden Jokowi: Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

Jokowi juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengaudit total seluruh stadion yang digunakan kompetisi Liga 1, Liga 2 dan Liga 3.


Sidak Stadion Kanjuruhan, Jokowi: Problemnya pada Pintu yang Terkunci

12 jam lalu

Sidak Stadion Kanjuruhan, Jokowi: Problemnya pada Pintu yang Terkunci

Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk mengaudit Stadion Kanjuruhan dan stadion lainnya.


Jokowi Akan Audit Stadion untuk Liga Indonesia, Libatkan FIFA

12 jam lalu

Jokowi Akan Audit Stadion untuk Liga Indonesia, Libatkan FIFA

Presiden Jokowi meminta Kementerian PUPR untuk mengaudit seluruh stadion yang dipakai Liga Indonesia imbas tragedi Kanjuruhan.


Jokowi: FIFA Siap Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepak Bola Indonesia

12 jam lalu

Jokowi: FIFA Siap Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepak Bola Indonesia

Jokowi terbang langsung ke Malang setelah memimpin upacara peringatan HUT TNI ke077 di Istana Merdeka, Jakarta, pagi tadi.


Jokowi Jenguk Korban Tragedi Kanjuruhan: Saya Ingin Tahu Akar Masalah

13 jam lalu

Jokowi Jenguk Korban Tragedi Kanjuruhan: Saya Ingin Tahu Akar Masalah

Jokowi juga menyampaikan kepada para korban bahwa seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah.


Erick Thohir dan Presiden IOC Bahas Kontribusi Olahraga di Tengah Ancaman Resesi Global

14 jam lalu

Erick Thohir dan Presiden IOC Bahas Kontribusi Olahraga di Tengah Ancaman Resesi Global

Erick Thohir menyatakan olahraga internasional harus turut berperan mengatasi persoalan dunia yang kian kompleks.


Jokowi dan Menhub Budi Karya Resmikan Terminal VVIP Bandara Halim Perdanakusuma

14 jam lalu

Jokowi dan Menhub Budi Karya Resmikan Terminal VVIP Bandara Halim Perdanakusuma

Bandara Halim telah beroperasi kembali untuk melayani penerbangan komersial sejak 1 September 2022.