INFO NASIONAL-- Bicara koperasi selama ini ada kesan bahwa koperasi tertinggal dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh stigma negatif koperasi yang dikatakan sudah usang, tidak modern, tidak mampu bersaing dari sisi inovasi teknologi, dan sebagainya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto mengatakan, stigma bahwa koperasi tidak lebih dari usaha simpan pinjam, ‘jadul’, dan masyarakat kecil disebabkan tiga problem besar. “Ketiga problem itu adalah problem paradigma, regulasi, dan kebijakan. UU Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 dianggap sudah ‘jadul’ dan sudah tidak sesuai dengan kondisi dunia usaha ,” ujarnya dalam Ngobrol Tempo yang disiarkan melalui YouTube Tempodotco, Rabu, 7 Oktober 2020.
Baca Juga:
Suroto menjelaskan, problem paradigma disebabkan kesan bahwa koperasi dibentuk secara top down karena program pemerintah, bukan inisiatif dari masyarakat. Melihat contoh koperasi di luar negeri, seperti di Amerika justru berkembang koperasi rumah sakit dan koperasi listrik. “Koperasi sebenarnya modular perusahaan canggih dan bisnis modern, tapi di Indonesia tidak. Soal kebijakan juga tak ada affirmative action,” katanya, menambahkan.
Faktor lainnya yang menjadi perhatian adalah inovasi teknologi. Masyarakat kini cenderung beralih ke bank karena bank berlomba-lomba untuk meningkatkan layanan digital. Padahal koperasi juga memiliki berbagai layanan yang tidak kalah bermanfaat.
Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (Inkud), Herman Y.L. Wutun menyadari teknologi memang menjadi keharusan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pihaknya pun berinovasi untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, seperti petani, peternak, dan sebagainya.
Baca Juga:
“Inkud membangun sistem informasi terintegrasi untuk mendata anggota melalui puskud masing-masing dan potensi ekonominya didata. Kita juga siapkan sistem penyaluran pupuk secara online. Kami berharap teknologi ini akan diterapkan sampai tingkat bawah,” ujarnya.
Inovasi teknologi juga dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Obor Maumere di Pulau Flores. Koperasi ini berupaya menghadirkan ATM di kantor-kantor cabang, mesin EDC (Electronic Data Capture), aplikasi mobile, dan mobil kas keliling untuk kemudahan transaksi dan memberi edukasi literasi keuangan.
Dari sisi bisnis, Business Advisor Agriterra Tjandra Irawan, memandang perlindungan terhadap lembaga koperasi melalui regulasi memang penting, tapi koperasi juga perlu fokus dalam model bisnis. “Koperasi adalah model perusahaan, maka yang penting adalah bisnisnya dulu. Cara pikirnya harus seperti korporasi. Kalau model bisnisnya benar dan auditnya benar, selalu ada jalan untuk berkembang,” katanya.
Dalam upaya mendorong pengembangan koperasi, Ketua Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas), Ferry Juliantono menegaskan perlunya koperasi diberi kesempatan berperan seluas-luasnya dalam ruang-ruang yang diisi oleh korporasi dan BUMN. Seperti sektor-sektor energi, perbankan, dan sebagainya.
Kondisi pandemi Covid-19 memang merupakan kondisi amat berat bagi seluruh pelaku usaha, termasuk koperasi. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengajak para pelaku koperasi, khususnya yang bergerak di sektor riil untuk melihat peluang agar mampu beradaptasi dengan perubahan pada lingkungan strategisnya. Atas kondisi tersebut pemerintah pun tidak tinggal diam.
“Kementerian mencari solusi bersama dan memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk mendukung kinerja koperasi di tengah Covid-19,” katanya.
Memang perlu waktu untuk mewujudkan transformasi koperasi di era disrupsi saat ini. Namun, kebijakan pemerintah saja tidak cukup. Tak kalah penting, yakni sinergi dari berbagai pihak termasuk regulator, adanya kreativitas dan inovasi, serta upaya kolaborasi melalui sharing economy.(*)
