TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau
PDIP menanggapi berbagai bentuk demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa yang menolak pengesahan
UU Cipta Kerja. Tindakan anarkis yang terjadi di berbagai tempat menurut PDIP, merupakan bukti banyak infiltrasi kepentingan politik.
"Demonstrasi yang anarkis, berimplikasi luas, menyentuh hal yang mendasar tentang terganggunya rasa aman dan ketertiban umum. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas, dengan memprioritaskan tindakan hukum bagi pelaku tindakan anarkis, dan aktor yang berada di belakangnya," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, seperti dikutip dari keterangan tertulis diterima Tempo, Jumat, 9 Oktober 2020.
Berkaitan dengan UU Cipta Kerja, Hasto mengingatkan bahwa yang terpenting dalam pelaksanaan undang-undang itu adalah semangat penyelenggara negara. Semangat Jokowi dan pemerintahannya, kata dia, merupakan keberpihakan untuk rakyat dalam mengatasi pandemi dan pada saat bersamaan memastikan agar kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, dan pekerjaan dapat terpenuhi.
Sebab itu, PDI Perjuangan percaya bahwa Presiden Jokowi akan kedepankan dialog. "Sebab tanggung jawab Presiden itu besar, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," kata Hasto.
Selain itu,
Hasto juga mengingatkan seluruh jajaran kabinet Indonesia Maju juga harus proaktif, mengambil inisiatif melakukan dialog, khususnya kementerian yang berkaitan dengan perekonomian nasional, tenaga kerja, sosial politik keamanan.
Iklan
YEREMIAS A. SANTOSO