Koalisi: Aksi Terus Digelar Sampai Omnibus Law UU Cipta Kerja Dibatalkan

Ratusan buruh dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92 saat melakukan aksi di dekat depan Kantor TVRI, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020. Buruh yang ingin melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak bisa menuju ke depan gedung DPR RI karena aksesnya diblokir oleh Polisi dimulai dari kolong flyover Senayan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan aksi menolak omnibus law Undang-undang atau UU Cipta Kerja akan terus berjalan sampai pemerintah membatalkan aturan itu.

Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Anwar Sastro Ma'ruf mengatakan berbagai kelompok dan organisasi masyarakat sipil telah sependapat ihwal ini.

"Dari pendapat dan informasi yang kami himpun di Fraksi Rakyat Indonesia, aksi akan berlanjut sampai omnibus law ini dibatalkan," kata Sastro dalam konferensi pers Koalisi, Kamis malam, 8 Oktober 2020.

Ketua Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih mengatakan buruh di daerah tak puas dengan aksi hari Kamis, 8 Oktober. Menurut Jumisih, mereka terus mempertanyakan kapan akan digelar aksi lagi untuk menolak UU Cipta Kerja. "Terlepas apa pun situasinya tidak membuat teman-teman berhenti meskipun ada situasi represif," ujar Jumisih dalam forum yang sama.

Jumisih mengatakan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) nantinya akan mengonsolidasikan kembali ihwal rencana aksi. Yang jelas, kata Jumisih, semangat yang menggelembung dari para buruh di daerah ini harus direspons dan dikonsolidasikan oleh gerakan.

"Tantangannya adalah kesanggupan kita untuk mengonsolidasikan unsur-unsur gerakan dari berbagai sektor dan berbagai wilayah itu, dan saya yakin kita sanggup untuk melakukan itu," kata dia.

Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab atas protes menolak omnibus law hari-hari ini. Feri mengatakan, Jokowi harus segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan omnibus law.

Menurut Feri, perpu adalah bentuk sikap Jokowi mendengarkan aspirasi publik. Jika tidak, kata Feri, Jokowi akan dianggap sudah tertutup nuraninya untuk mendengarkan rakyat yang bersusah payah demonstrasi di tengah pandemi Covid-19. "Pertaruhannya banyak sekali. Ini bukti suara rakyat harus segera didengar, segera keluarkan perpu," kata Feri.






Buwas Menghadap Jokowi di Istana Saat Santer Isu Reshuffle, Sinyal Akan Gantikan Menteri Pertanian?

41 menit lalu

Buwas Menghadap Jokowi di Istana Saat Santer Isu Reshuffle, Sinyal Akan Gantikan Menteri Pertanian?

Pertemuan Dirut Bulog Budi Waseso atau Buwas dengan Presiden Jokowi dilakukan di tengah santer isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ada apa gerangan?


Buwas Hingga Zulhas Temui Jokowi di Istana Saat Santer Isu Reshuffle, Apa Saja yang Dibahas?

1 jam lalu

Buwas Hingga Zulhas Temui Jokowi di Istana Saat Santer Isu Reshuffle, Apa Saja yang Dibahas?

Tak hanya Buwas yang merapat ke Istana Negara hari ini, Selasa, 31 Januari 2023. Ia bersama Mendag dan kepala Bapanas juga diminta menemui Jokowi.


Di Tengah Isu Reshuffle, Menteri LHK Absen dalam Rapat Soal Beras dengan Jokowi

1 jam lalu

Di Tengah Isu Reshuffle, Menteri LHK Absen dalam Rapat Soal Beras dengan Jokowi

Di tengah isu reshuffle, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar tak hadir dalam rapat soal beras dengan Presiden Jokowi di Istana Negara hari ini.


Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

2 jam lalu

Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

Heru Budi Hartono menargetkan penurunan angka stunting di Ibu Kota serendah-rendahnya. Namun, ia tidak merinci jumlah yang ingin dicapai.


Ditanya Soal Evaluasi Menteri, Bahlil: Sesama Sopir Angkot Dilarang Saling Mendahului

3 jam lalu

Ditanya Soal Evaluasi Menteri, Bahlil: Sesama Sopir Angkot Dilarang Saling Mendahului

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara hari ini. Dia mengaku tak tahu soal isu reshuffle.


Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Politik Tunggu Rabu

4 jam lalu

Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Politik Tunggu Rabu

Airlangga meminta media menunggu hari Rabu untuk mendapatkan kabar politik terbaru. Pernyataan ini dilontarkan di tengah isu reshuffle Kabinet


Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

4 jam lalu

Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

Proses seleksi terbuka Sekda DKI telah rampung. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tiga nama calon Sekda telah diserahkan ke Mendagri.


Mendagri Kantongi 3 Nama Calon Sekda DKI: Pejabat BPK, Bekas Kolega Heru Budi, dan Wali Kota

5 jam lalu

Mendagri Kantongi 3 Nama Calon Sekda DKI: Pejabat BPK, Bekas Kolega Heru Budi, dan Wali Kota

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekda DKI telah diserahkan ke Mendagri. Seperti apa latar belakang mereka?


Bidik Tokoh Lokal Maju Capres 2024, Forum Musra: Kami Cari yang Persis Jokowi

5 jam lalu

Bidik Tokoh Lokal Maju Capres 2024, Forum Musra: Kami Cari yang Persis Jokowi

Forum Musra yang diinisiasi belasan kelompok relawan Jokowi membidik sejumlah tokoh lokal untuk digadang sebagai calon pengganti Presiden Jokowi pada Pemilu 2024


Budi Waseso Diundang Jokowi ke Istana di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

5 jam lalu

Budi Waseso Diundang Jokowi ke Istana di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

Budi Waseso menunda kehadirannya di rapat di DPR karena harus memenuhi undangan Jokowi di Istana.