KPK Minta Subsidi Gas Melon Diubah Jadi BLT

Reporter

Editor

Amirullah

Adi Wahyudi, petugas pangkalan elpiji menyiapkan tabung-tabung elpiji 3 kilogram yang akan disemprot dengan disinfektan di Kecamatan Air Hitam, Lampung, 3 Oktober 2020. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan pemerintah menghapus program subsidi gas elpiji 3 kilogram. KPK meminta program itu diubah menjadi bantuan langsung tunai kepada masyarakat.

"Pemerintah mengubah kebijakan dari subsidi harga komoditas ke Pertamina menjadi bantuan langsung dalam bentuk cash transfer dengan utilisasi Basis Data Terpadu atau sekarang dikenal dengan DTKS yang memiliki NIK sebagai target penerima subsidi energi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati lewat keterangan tertulis, Kamis, 8 Oktober 2020.

Ipi mengatakan kajian KPK menemukan bahwa program subsidi gas elpiji terbukti tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Menurut kajian, duit yang digelontorkan untuk subsidi gas melon justru lebih besar ketimbang subsidi minyak tanah.

Sebagaimana diketahui, program subsidi gas elpiji dilakukan untuk mendorong masyarakat mengkonversi penggunaan minyak tanah ke gas. "Upaya pemerintah untuk konversi penggunaan minyak tanah menjadi LPG bersubsidi terbukti tidak efektif," kata Ipi.

Selain itu, KPK menyatakan bahwa program ini salah sasaran karena tidak ada kriteria yang spesifik mengenai masyarakat miskin dan usaha kecil yang berhak mendapatkan program ini. KPK menemukan bahwa usulan daerah mengenai kuota gas tidak didasarkan pada data calon penerima yang valid. "Usulan dari daerah selalu meningkat, padahal data BPS menunjukan penurunan jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut," kata dia.

KPK meminta pemerintah mengganti model subsidi itu dengan mengubah Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2019 tentang perluasan penggunaan LPG bersubsidi. KPK meminta program subsidi itu sebaiknya dilakukan dengan cara diberikan langsung ke masyarakat melalui bantuan langsung tunai. Pengubahan program itu, kata KPK, harus disertai dengan perbaikan basis data penerima.






KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

3 jam lalu

KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

KPK menyatakan tim dokter Lukas Enembe kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

6 jam lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.


Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

8 jam lalu

Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

Politikus Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan dirinya akan dipanggil KPK bila memang ada tersangka karena ia menjabat ketua pelaksana balapan.


Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

10 jam lalu

Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

Ali menyayangkan pihak Lukas Enembe justru menggelar konferensi pers ketimbang menghadiri pemeriksaan di KPK.


KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Pendapat dari IDI juga akan menjadi pertimbangan KPK untuk mengizinkan Lukas Enembe berobat ke luar negeri.


Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

12 jam lalu

Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Mahkamah Agung memberhentikan sementara Hakim Agung Kamar Perdata Sudrajad Dimyati dari jabatannya.


Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

12 jam lalu

Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Roy tergelitik untuk bertanya langsung kepada Lukas Enembe soal tambang emas. Sedang dalam proses perizinan.


Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

14 jam lalu

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.


Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

14 jam lalu

Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

Juru bicara Gubernur Papua Lukas Enembe, M Rifai Darus mengatakan pihaknya tak mau menanggapi soal foto yang dirilis oleh MAKI soal Lukas.


Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

15 jam lalu

Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

Jokowi meminta Lukas Enembe menghormati proses hukum di KPK. Dia meminta semua pihak untuk menghormati panggilan KPK.