KPK Temukan 3 Masalah Program Subsidi Gas Melon

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Adi Wahyudi, petugas pangkalan gas elpiji menyemprot tabung elpiji 3 kilogram dengan cairan disinfektan di Kecamatan Air Hitam, Lampung, 3 Oktober 2020. Pangkalan elpiji Awanah Megawati di Lampung selalu menyemprot disinfektan pada tabung-tabung elpiji yang dititipkan di warung di wilayah tersebut. TEMPO/Amston Probel

    Adi Wahyudi, petugas pangkalan gas elpiji menyemprot tabung elpiji 3 kilogram dengan cairan disinfektan di Kecamatan Air Hitam, Lampung, 3 Oktober 2020. Pangkalan elpiji Awanah Megawati di Lampung selalu menyemprot disinfektan pada tabung-tabung elpiji yang dititipkan di warung di wilayah tersebut. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tiga permasalahan dalam program subsidi gas 3 kilogram atau gas melon. Pertama, KPK menemukan jumlah anggaran yang digelontorkan untuk program subsidi ini justru lebih besar dari subsidi minyak tanah.

    Kedua, KPK menemukan subsidi harga gas 3 kg bermasalah mulai dari perencanaan, operasional, pengendalian, dan pengawasan. Ketiga, KPK menilai mekanisme pengendalian melalui distribusi tertutup terbukti gagal.

    "Mekanisme pengendalian melalui distribusi tertutup terbukti gagal," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, lewat keterangan tertulis, Kamis, 8 Oktober 2020.

    Ipi mengatakan dalam aspek perencanaan, program gas elpiji 3 kilogram tidak menjelaskan kriteria spesifik masyarakat yang berhak menerima. Selain itu, kuota penerima LPG bersubsidi juga tidak jelas.

    Dari aspek pelaksanaan, KPK menilai pengawasan distribusi masih lemah. Penetapan harga eceran tertinggi juga masih lemah, salah satunya tidak ada ketentuan yang jelas mengenai harga eceran itu. Selanjutnya, KPK juga menemukan bahwa pengaturan zonasi distribusi LPG sebagai Public Service Obligation tidak dilakukan secara cermat.

    Karena itu, KPK memberikan rekomendasi yaitu mengevaluasi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 terkait perluasan penggunaan LPG bersubsidi.

    KPK merekomendasikan agar pemerintah mengubah kebijakan subsidi gas elpiji menjadi bantuan langsung tunai yang menggunakan data terpadu. Ketiga, KPK meminta perbaikan database untuk target penerima usaha kecil menengah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jadwal Imsakiyah dan Puasa Ramadhan 1442 H - 2021 M

    Ini jadwal puasa dan imsakiyah Ramadhan 1442 H yang jatuh pada 13 April hingga 12 Mei 2021, Idul Fitri 1 Syawal 1442 H jatuh pada 13 Mei 2021.