INFO NASIONAL-- Inklusi keuangan diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi akibat hantaman pandemi Covid-19. Demikian diungkapkan Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara, dalam Pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020 secara virtual di Jakarta, Senin (5/10).
“Inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi jitu untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19," ujar Tirta.
Baca Juga:
Ada tiga alasan utama, menurut Tirta, mengapa inklusi keuangan menjadi krusial dalam pencapaian tujuan makroekonomi dan sekaligus menjawab tantangan pemulihan ekonomi. Pertama, inklusi keuangan diyakini sejalan dan berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan meluasnya akses keuangan dapat mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
Tirta bersyukur tingkat inklusi keuangan Indonesia sudah berada di level 76,2 persen, di atas target 2019 yang ditetapkan sebesar 75 persen. Namun tingkat inklusi keuangan belum merata, sebab akses keuangan di wilayah perkotaan mencapai 83,6 persen, masih lebih tinggi dibanding wilayah pedesaan yang berada di kisaran 68,5 persen.
“Arahan Bapak Presiden pada rapat terbatas SNKI pada Januari 2020 lalu, telah menetapkan pencapaian target 90 persen inklusi keuangan di tahun 2024,” kata Tirta.
Baca Juga:
Untuk mendukung pencapaian arahan Presiden dan implementasi Keppres 26/2019, pada acara pembukaan BIK ini diluncurkan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Selama pelaksanaan BIK hingga akhit Oktober nanti, ditargetkan bisa dibuka 500 ribu rekening tabungan pelajar.
Peran inklusi keuangan kedua, menurut Tirta, mendorong proses pemulihan ekonomi nasional, sebagai enabler kelancaran pemberian financial support bagi seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha, terutama yang sulit dijangkau sejalan dengan rilis IMF. “Peran ketiga untuk mendukung resiliensi atau ketahanan ekonomi masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun,” ujar Tirta.
OJK telah dan terus akan mendorong berbagai program untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan sejalan dengan upaya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dijalankan Pemerintah.
Beberapa program yang telah dilakukan OJK untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat ini dan program PEN ini antara lain program KUR klaster, Lakupandai, Jaring, Bank Wakaf Mikro dan Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) yang dikoordinasikan dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang saat ini telah berjumlah 195 di berbagai daerah di Tanah Air.
BIK diinisiasi OJK bersama kementerian dan lembaga pemerintah serta lembaga jasa keuangan sejak 2016. Pada tahun ini kegiatan BIK mengambil tema “Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju” (AKSESSKU) dengan fokus kegiatan mendukung pemulihan ekonomi nasional, selain dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan atau layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening dan penggunaan produk atau jasa keuangan.
BIK berlangsung sebulan penuh, 1-31 Oktober 2020, di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai program literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen. Di antaranya penyaluran kredit, pembiayaan UMKM, pembukaan rekening serta penjualan berbagai jasa keuangan berinsentif, diskon, bonus, cashback dan program promo khusus lainnya. Salah satu rangkaian kegiatan BIK adalah virtual expo yang bisa diakses melalui www.bik.2020.id.
Pembukaan BIK 2020 antara lain dihadiri secara virtual oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Iskandar Simorangkir, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD-Dikdasmen) Jumeri, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida dan Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito.(*)
