TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengawasi secara ketat produsen obat Covid-19 dalam negeri agar tidak memainkan harga jual di pasaran.
Pemerintah, kata Luhut, telah memiliki kumpulan data mengenai harga obat berbasis Free on Board (harga barang di tempat asal) dari negara-negara eksportir seperti India, Cina dan Jerman. “Database ini akan digunakan untuk mengevaluasi kewajaran harga obat-obatan Covid-19 yang ada di pasar, dan saya minta pak Terawan (Menkes) untuk mengawasi secara ketat hal ini,” ujar Luhut lewat keterangan tertulis yang dikutip pada Selasa, 6 Oktober 2020.
Luhut juga telah mewanti-wanti Kalbe Farma, Bio Farma, Indo Farma dan perusahaan farmasi lainnya agar tidak mematok harga yang terlalu tinggi. "Sesuai kewajaran saja karena ini masalah kemanusiaan dan tolong perhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit saat ini,” ujarnya.
Selain itu, Luhut meminta agar Kemenkes memastikan ketersediaan obat-obatan Covid-19 paling tidak hingga akhir tahun ini. Menurut dia, timnya masih menemukan beberapa rumah sakit yang mengalami kesulitan untuk memperoleh Favipiravir, Remdesivir dan Actemra.
“Saya ingin agar kelangkaan ini bisa segera diselesaikan. Saya akan cek secara regular terkait hal ini, pokoknya jangan sampai ada orang mati karena tidak memperoleh obat tepat waktu,” kata Luhut.
Dalam keterangan yang sama, Terawan melaporkan bahwa pengadaan obat dan alat kesehatan sesuai protokol standar penanganan pasien Covid-19 sudah dilakukan sesuai jadwal dan alokasi kebutuhan. Namun demikian, dia mengakui bahwa untuk pengadaan alat masih belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh produsen dalam negeri.
“Untuk Alkes High Nasal canulla untuk sementara produsen dalam negeri hanya mampu menyediakan 300 alat, sedangkan 1.000 alat sisanya masih saya cari dari luar negeri,” kata Terawan.
Menanggapi laporan tersebut, Luhut menegaskan agar Menkes Terawan terus mendorong pengadaan alat dari dalam negeri dulu baru impor bila memang kondisi mendesak.
