RUU Cipta Kerja akan Disahkan, KSPI: 2 Juta Buruh Bakal Mogok Kerja

Polisi mengenakan baju hazmat saat mengamankan demo buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 30 September 2020. Sejumlah buruh menggelar aksi menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pengesahan RUU Cipta Kerja. Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan 2 juta buruh di seluruh Indonesia bakal menggelar aksi mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020.

"Setidaknya 32 federasi dan konfederasi di Indonesia telah memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama mogok nasional," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Ahad, 4 Oktober 2020.

Iqbal berujar mogok nasional ini akan berlangsung di 25 provinsi dan diikuti hampir 10 ribu perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh indonesia, seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotif, baja, elektronik, farmasi, dll.

Selain aksi mogok kerja, buruh akan mengambil tindakan lain sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. "Buruh tidak akan pernah berhenti melawan sepanjang masa penolakan RUU Cipta Kerja yang merugikan buruh dan rakyat kecil," tuturnya.

Ia menjelaskan mogok nasional ini sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.

“Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” ucap dia.

Iqbal menuturkan sebelumnya ada sepuluh isu yang diusung oleh buruh dalam menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, khususnya di klaster ketenagakerjaan. Isu-isu tersebut adalah berkaitan dengan PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, TKA, UMK dan UMSK, pesangon, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, waktu kerja, cuti dan hak upah atas cuti, serta jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak outsourcing.

“Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003,” katanya. Namun terhadap tiga isu ini, harus diperiksa kembali kalimat yang dituangkan ke dalam pasal RUU Cipta Kerja tersebut, apakah merugikan buruh atau tidak. 






Pegawai Bandara di Paris Mengancam Mogok Kerja Lagi

3 hari lalu

Pegawai Bandara di Paris Mengancam Mogok Kerja Lagi

Sejumlah pegawai di bandara-bandara Paris mengancam akan melakukan lagi aksi mogok kerja. Mereka menuntut kenaikan upah


Cerita Hesti, Anak Buruh Jahit Purworejo Lulus dari UNY dengan Cumlaude

7 hari lalu

Cerita Hesti, Anak Buruh Jahit Purworejo Lulus dari UNY dengan Cumlaude

Hesti menjadi lulusan UNY yang cumlaude dengan meraih IPK 3,87.


Boris Johnson Belum Mau Penuhi Tuntutan Kenaikan Upah Buruh

10 hari lalu

Boris Johnson Belum Mau Penuhi Tuntutan Kenaikan Upah Buruh

Boris Johnson menilai upah minimum tidak dapat dinaikkan secara tajam, seperti yang dituntutkan oleh serikat pekerja karena bisa memicu inlfasi.


Staf Ryanair Mogok Kerja

11 hari lalu

Staf Ryanair Mogok Kerja

Sejumlah staf Ryanair melakukan aksi mogok kerja menuntut kondisi kerja yang baik dan kenaikan gaji menyusul lonjakan inflasi.


Transportasi Kereta Inggris Lumpuh, Puluhan Ribu Buruh Kompak Mogok Kerja

14 hari lalu

Transportasi Kereta Inggris Lumpuh, Puluhan Ribu Buruh Kompak Mogok Kerja

Sebanyak 40 ribu buruh kereta api di Inggris mogok kerja karena menuntut kenaikan gaji. Aksi mereka akan berlangsung hingga Sabtu.


Partai Buruh akan Ajukan Judicial Review UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

14 hari lalu

Partai Buruh akan Ajukan Judicial Review UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

Partai Buruh akan mendaftarkan judicial review UU PPP ke MK. Pembahasan aturan yang baru disahkan ini masih dinilai tidak terbuka dengan publik.


Revisi UU PPP, Bivitri Susanti: Melegalkan Legislasi yang Ugal-ugalan

15 hari lalu

Revisi UU PPP, Bivitri Susanti: Melegalkan Legislasi yang Ugal-ugalan

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) justru melegalkan legislasi yang ugal-ugalan. Dia mengatakan proses legislasi yang sangat buruk telah terjadi setidaknya sejak 2019, yaitu ketika revisi UU KPK, revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, revisi UU MK, dan UU Ibu Kota Negara.


Inggris Terancam Lumpuh, Buruh Kereta Api Mogok Kerja Mulai Besok

15 hari lalu

Inggris Terancam Lumpuh, Buruh Kereta Api Mogok Kerja Mulai Besok

Inggris menghadapi pemogokan kereta api terbesar dalam 30 tahun minggu ini ketika puluhan ribu staf melakukan aksi pada Selasa, Kamis, dan Sabtu


Harapan Buruh pada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor

20 hari lalu

Harapan Buruh pada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar menuturkan harapan-harapannya atas Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.


Polisi Belum Alihkan Arus Lalu Lintas Antisipasi Demonstrasi Buruh di DPR

21 hari lalu

Polisi Belum Alihkan Arus Lalu Lintas Antisipasi Demonstrasi Buruh di DPR

Polda Metro Jaya belum menerapkan pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi demonstrasi yang digelar buruh di Gedung DPR, Rabu, 15 Juni 2022.