Vaksin Covid-19 Tak Halal Disebut Diperbolehkan, Ini Kata MUI

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ki-Ka: Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Pusat Ustad Muhammad Zaitun Rasmin, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas,  Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, Maruf Amin, Wakil Sekjen MUI, KH Tengku Zulkarnain, Wakil Ketua Umum MUI,Zainud Tauhid Saadi dan Bendahara MUI pusat, Ling Solihin saat konfrensi press mengenai pernyataan sikap MUI terhadap masalah penistaan Agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51. di kantor MUI Pusat, Jakarta, 13 Oktober 2016. Setelah melakukan kajian, MUI menilai pernyataan Ahok saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu dapat dikategorikan menghina Al Quran dan menghina ulama. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Ki-Ka: Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Pusat Ustad Muhammad Zaitun Rasmin, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas, Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, Maruf Amin, Wakil Sekjen MUI, KH Tengku Zulkarnain, Wakil Ketua Umum MUI,Zainud Tauhid Saadi dan Bendahara MUI pusat, Ling Solihin saat konfrensi press mengenai pernyataan sikap MUI terhadap masalah penistaan Agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51. di kantor MUI Pusat, Jakarta, 13 Oktober 2016. Setelah melakukan kajian, MUI menilai pernyataan Ahok saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu dapat dikategorikan menghina Al Quran dan menghina ulama. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menanggapi pernyataan Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi yang menyatakan bahwa vaksin Covid-19 tak halal tetap dapat digunakan dalam keadaan darurat.

    Ihwal halal atau tidak halal tersebut, kata Anwar, menjadi urusan komisi fatwa MUI untuk menetapkan. "Komisi itu lah yang menetapkan nantinya," ujar Anwar saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 3 Oktober 2020.

    Menurut Anwar, sampai saat ini MUI belum membahas berbagai kemungkinan soal vaksin Covid-19. Sebab, vaksin corona juga masih dalam tahap uji klinis alias belum ditemukan. Hingga saat ini MUI, kata dia, juga belum ada permintaan dari pemerintah.

    "Apa yang akan dibahas? Permintaannya saja tidak ada. Apalagi bahannya yang akan dianalisis entah di mana," ujar Anwar.

    Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi sebelumnya menyebut pemerintah akan meminta MUI untuk ikut dalam tim kunjungan pemerintah Indonesia ke Beijing, Cina untuk memperoleh vaksin itu. Sehingga prosesnya akan diverifikasi dari awal.
    Menurut Anwar, sampai saat ini surat ajakan dari pemerintah belum tiba.

    "Sekjen belum lihat suratnya, yang dilihat dan dibaca Sekjen baru surat kabar, he he he," ujar Anwar.

    Masduki sebelumnya meneruskan pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyebut masalah kehalalan tidak akan menjadi hambatan pengadaan Vaksin Covid-19. Jika belum halal, ada jalan keluar keagamaan. Vaksin dapat digunakan dalam status keadaan darurat.

    Pemerintah, kata dia, nantinya akan melibatkan Tim Fatwa dan Tim Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik MUI (LPPOM) dalam kunjungan Cina.

    "Mereka yang akan memverifikasi apakah halal atau tidak halal. Tetapi itu tidak akan menjadi hambatan apa-apa, karena kalau halal alhamdulillah karena prosesnya akan begitu saja tidak ada problem apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak halalpun tidak masalah karena (masuk kaidah) darurat. Sehingga diperbolehkan,” kata Masduki dalam keterangan tertulis, Jumat 2 Oktober 2020.

    DEWI NURITA | EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Survei Indikator Politik: Masyarakat Makin Takut Menyatakan Pendapat

    Berdasarkan hasil survei, sebagian masyarakat saat ini merasa tidak aman untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.