KASBI - FSPI Siapkan Aksi Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama-sama dengan elemen serikat pekerja yang lain melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020. Dalam aksinya massa buruh menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan Stop PHK. TEMPO/Subekti.

    Ribuan massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama-sama dengan elemen serikat pekerja yang lain melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020. Dalam aksinya massa buruh menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan Stop PHK. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah serikat buruh menyiapkan aksi menolak omnibus law atau RUU Cipta Kerja yang ditengarai akan disahkan pada 8 Oktober 2020. Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mengatakan serikat buruh saat ini tengah melakukan konsolidasi dengan berbagai kelompok masyarakat ihwal rencana aksi tersebut.

    "Karena yang dirugikan dalam RUU Ciptaker alias Cilaka tidak hanya kaum buruh tapi mayoritas rakyat," kata Nining kepada Tempo, Jumat, 2 Oktober 2020. Nining menilai pemerintah dan DPR tak punya hati, kepedulian, dan kemanusiaan kepada rakyat jika tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja di masa pandemi Covid-19.

    Nining mengatakan pembahasan omnibus law sejak awal tak demokratis dan terlihat mendahulukan kepentingan pengusaha ketimbang rakyat dan bangsa. Menurut dia, substansi RUU Cipta Kerja sejatinya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

    Ia pun menilai amat ironis pemerintah dan DPR berkukuh mengesahkan aturan itu di tengah berbagai kritik dan aksi penolakan dari berbagai kelompok di banyak kota dan provinsi. "Maka jangan salahkan rakyat kalau turun ke jalan dan menghentikan segala proses produksi karena itu yang dikehendaki rezim itu sendiri," kata Nining.

    Nining juga meminta aparat tak mengkriminalisasi masyarakat yang menolak RUU Cipta Kerja. "Kami menyampaikan berhentilah rezim menggunakan aparat untuk merepresif dan mengkriminalisasi rakyat yang sedang berjuang," ujar dia.

    Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) Indra Munaswar menyampaikan hal senada. Menurut Indra, RUU Cipta Kerja tak hanya menjadi masalah bagi para buruh, tetapi angkatan kerja yang akan datang.

    Indra menyoroti pasal-pasal ketenagakerjaan yang dinilai tetap merugikan buruh, kendati buruh sudah menyampaikan berbagai tuntutan dalam proses pembahasan sebelumnya. Khususnya aturan yang terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak.

    Indra mengatakan RUU Cipta Kerja mengatur angkatan kerja baru nantinya akan bisa dikontrak terus menerus dengan terputus-putus setiap waktu. Sehingga, selamanya mereka adalah pekerja baru tanpa masa kerja panjang. Imbasnya adalah mereka tak akan mengenal pensiun atau pesangon.

    Indra belum merinci kapan dan di mana FSPI akan menggelar demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja. "Masih dalam persiapan. Bisa di DPR RI, bisa juga di DPRD provinsi/kabupaten/kota," kata Indra.

    Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga menyatakan bakal menggelar aksi demonstrasi hingga mogok nasional menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan mogok nasional rencananya akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan yang tersebar di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menekan Penularan Covid-19 di Lokasi Wisata

    Pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus baru Covid-19 pada liburan akhir tahun dengan beberapa upaya. Berikut detailnya.