TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Maruf Amin meminta upaya reformasi birokrasi di tubuh Polri menjadi prioritas dan dipercepat agar kepolisian menjadi lembaga yang profesional serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
"Reformasi birokrasi Polri perlu terus dilanjutkan, bahkan dipercepat, sehingga harapan terwujudnya postur Kepolisian RI yang semakin profesional, humanis, bebas KKN dan terpercaya dapat segera terlaksana," kata Ma'ruf Amin pada Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler ke-29 Tahun 2020 secara virtual dari rumah dinas wapres di Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2020.
Menurutnya reformasi birokrasi di Polri mendesak dilakukan sebagai upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di dalamnya. Polri juga diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Tuntutan tugas dan fungsi Polri, yang harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, membutuhkan inovasi-inovasi baru sebagai bagian yang tidak terlepaskan dari reformasi organisasi di tubuh Polri," ujar dia.
Wapres mengapresiasi kinerja Polri dalam memanfaatkan teknologi informasi dan digital di beberapa pelayanannya, antara lain e-samsat, SIM online, SKCK online, Smart SIM dan e-tilang. Inovasi tersebut, kata Ma'ruf, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri.
"Intinya organisasi harus agile (tangkas) dan responsif," katanya.
Wapres Ma'ruf juga meminta Polri beradaptasi dalam menyesuaikan perkembangan tantangan terkait masalah kamtibmas yang terus berubah baik di tingkat lokal, nasional, regional hingga global. "Sebagai satu organisasi, Kepolisian RI juga dituntut untuk berani melakukan adaptasi dan perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungan, yang tentunya membawa tantangan-tantangan kamtibmas baru," ujarnya.