INFO NASIONAL-- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan perlunya protokol kesehatan khusus dalam menangani penularan COVID-19 di Pondok Pesantren (Ponpes).
"Namun, hal itu dibutuhkan kerjasama antara ulama, pengelola Ponpes dengan pemerintah," kata Ganjar dalam Vidcon Rakor Penanganan COVID-19 di Pesantren dengan Menko Marinvest, Luhut Binsar Panjaitan, Rabu (30/9).
Baca Juga:
Ganjar mengatakan, kunci penanganan COVID-19 di Ponpes ada pada para kiai.
“Kuncinya ada di para kiai, nyai, sesepuh. Kemudian peran Kemenag menjadi penting, ulama bisa bertemu untuk sama-sama buat aturan protokol di pesantren,” katanya.
Selain itu, potensi penyebab penularan COVID-19 juga penting untuk diketahui oleh masyarakat pesantren. Untuk itu, dibutuhkan kader yang dilatih untuk memberi edukasi dan menambah literasi.
Nantinya, para kader tersebut didampingi oleh Dinas Kesehatan setempat. Bahkan, organisasi seperti RMI hingga Asosiasi Para Gus (Asparagus) juga bisa mendampingi.
Baca Juga:
“Terus kemudian protokolnya dibuat. Nah setelah itu nanti akan kita ketahui kekurangannya apa, pasti sarpras. Nah seperti ini bagaimana? Ya mari pemerintah membantu. Maka butuh kerjasama, antara pengelola ponpes dengan pemerintah,” ujar Ganjar.
Selain itu, lanjut Ganjar, munculnya ketakutan pada masyarakat pesantren karena stigmatisasi orang yang terpapar COVID-19 ini juga harus segera diubah. Maka penting keberadaan kader untuk menambah literasi tentang COVID-19.
“Ini penting, karena kalau enggak ini akan menjadi keresahan maka kita musti jaga perasaan dan kepada para ulama-ulama memang penting untuk kita bicara,” tuturnya.
Di Jateng, Ganjar mengatakan pengecekan penerapan protokol kesehatan hingga hari ini terus dilakukan. Secara khusus kata Ganjar, gerakan Jogo Santri terus digencarkan oleh Wakil Gubernur Taj Yasin.
“Di Jateng sudah mulai namanya jogo santri, jogo kiai, pak Wagub Gus Yasin udah jalan meskipun belum semua,” kata Ganjar.
Ganjar menegaskan, penanganan COVID-19 di Pesantren memang dilakukan dengan cepat. Musababnya, pihaknya tak memungkiri Ponpes jadi salah satu tempat yang berpotensi menjadi klaster.
“Sebenarnya itu terjadi ya sama kaya di kantor juga, maka jangan kemudian diberikan stempel-stempel yang berlebihan, maka kita siap untuk membantu,” ujarnya.(*)