Media Kernels Sebut Influencer Polisi Dukung Pilkada 2020 Tetap Lanjut

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyemprotkan cairan disinfektan saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas menyemprotkan cairan disinfektan saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Associate Partner Media Kernels Indonesia Tomi Satryatomo mengatakan ada sejumlah akun media sosial atau influencer yang terafiliasi dengan kepolisian menggiring opini masyarakat mendukung Pilkada 2020 tetap berlangsung. Hal itu merupakan hasil pantauannya di big data sejak 25 Agustus hingga 25 September 2020 dengan menggunakan keyword “pilkada”.

    Media Kernels juga melakukan voting di media sosial Twitter terkait apakah pemerintah harus menunda pilkada atau tidak. Hasilnya, 32 persen netizen meminta penundaan Pilkada. Sedangkan, 55 persen ingin jalan terus dengan protokol kesehatan.

    “Ini dikarenakan adanya intervensi dari akun-akun influencer yang berasosiasi dengan kepolisian," kata Tomi dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Oktober 2020. Beberapa akun ini adalah @1trenggalek, @sampanghumas, @ditsamaptapmj, @GroboganPolres, dan @HumasPolres_BJN,” 

    Ia pun mempertanyakan keterlibatan influencer yang terafiliasi dengan aparat kepolisian dalam survei tersebut. Jika aparatur pemerintah diduga terlibat dalam usaha menggiring opini masyarakat agar mendukung Pilkada 2020 secara langsung, ia memprediksi akan terjadi krisis kepercayaan terhadap pesta demokrasi di tengah pandemi itu.

    “Saya menyarankan, mengingat tidak ada tanda-tanda pilkada diundur, perlu adanya kepastian penegakan sangki bagi pelanggar protokol kesehatan, aturan yang jelas, dan menimbangkan e-voting,” kata dia.

    Sebelumnya, banyak pihak yang meminta agar Pilkada 2020 secara langsung diundur. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan Pilkada perlu ditunda karena angka orang terinfeksi per hari terus mengalami kenaikan.

    "Melanjutkan tahapan pilkada dengan resiko besar, atau menunda sampai adanya pengendalian wabah yang terukur dan rasional," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Survei Indikator Politik: Masyarakat Makin Takut Menyatakan Pendapat

    Berdasarkan hasil survei, sebagian masyarakat saat ini merasa tidak aman untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.