TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui penetapan Rancangan Undang-undang Pengesahan Persetujuan RI-Swedia Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja antara Komisi I dan Kementerian Pertahanan yang diwakili Prabowo Subianto pada Rabu, 30 September 2020.
"Setelah mendengarkan pendapat mini fraksi dapat kita simpulkan bahwa kesembilan fraksi di DPR RI dapat menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Swedia Mengenai Kerja Sama Bidang Pertahanan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari.
Kharis kemudian mempertanyakan persetujuan anggota Komisi I dan pemerintah untuk membawa RUU tersebut ke rapat paripurna DPR. Setelah itu, ia mengetok palu tanda pengambilan keputusan tingkat I.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi I membahas RUU pengesahan perjanjian kerja sama bidang pertahanan itu. Menurut dia, RUU ini mendesak segera disahkan agar Indonesia dan Swedia bisa segera menjalin kerja sama dalam bidang pertahanan.
"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pembahasan tingkat I terhadap RUU ini dan mohon dapat diteruskan ke tahap selanjutnya," kata Prabowo.
Anggota Fraksi NasDem Krisna Dewanata Prosakh mengatakan mengingat Indonesia telah memasuki fase ketiga kekuatan pokok minimum atau minimum essential force tahun 2020-2024, kerja sama ini akan mendatangkan mitra strategis bagi Indonesia. Ia berujar Indonesia memerlukan mitra yang dapat memberikan kontribusi pada pembangunan pertahanan dan memajukan industri pertahanan.
"Apalagi biaya Litbang pertahanan yang semakin tinggi dewasa ini memerlukan mitra negara yang mau berpatungan dalam anggaran dan keilmuan untuk membangun sebuah sistem pertahanan yang modern," kata Krisna.
Prabowo mengatakan pengesahan perjanjian kerja sama ini akan membuka kesempatan bagi Indonesia untuk pengembangan industri pertahanan, mengintensifkan kerja sama pertahanan dan meletakkan landasan hukum yang kokoh bagi kerja sama kedua negara.
Selain itu, ia menyebut pengesahan perjanjian akan berimplikasi positif terhadap aspek politik kedua negara, meningkatkan hubungan bilateral, sehingga diharapkan mendorong penguatan kerja sama di bidang lain yang bermanfaat bagi kepentingan nasional masing-masing negara.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
