Tito Puji Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020 yang Kampanye Tanpa Libatkan Massa

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 September 2020. Dalam rapat tersebut DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 September 2020. Dalam rapat tersebut DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengingatkan larangan mengundang massa dalam kampanye Pilkada 2020. Tito lantas mencontohkan metode kampanye daring calon kepala daerah yang dianggapnya bagus.

    "Beberapa daerah paslon, saya tidak mau sebutkan, ini memberikan contoh yang bagus," kata Tito dalam rapat koordinasi, analisis, dan evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Rabu, 30 September 2020.

    Tito mengatakan Pilkada 2020 ini bisa membuka peluang kerja bagi penyelenggara acara (event organizer). Ia mencontohkan ada calon kepala daerah berkampanye dari satu tempat, sedangkan timnya bergerak keluar masuk kampung membawa layar.

    "Sehingga tidak terjadi pengumpulan masyarakat yang besar. Ini cara-cara cerdas seperti ini," ujar mantan Kepala Polri ini.

    Tito mengatakan ada banyak cara untuk kampanye di tengah pandemi saat ini. Seperti menggunakan radio, televisi, selebaran, hingga media sosial. Ia berujar siaran langsung melalui media sosial sekarang ini sudah bisa menjangkau puluhan ribu orang.

    Tito pun meminta Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) untuk mendorong cara-cara tersebut. Kecuali, kata dia, jika daerah terkait betul-betul memiliki jaringan internet. Tito mengatakan pertemuan tatap muka terbatas boleh dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

    Tito juga mewanti-wanti kepala daerah untuk tidak menoleransi pengumpulan massa, apalagi yang dilakukan oleh pejabat. Ia mengatakan hal itu akan memberikan contoh buruk kepada publik dan berpotensi diikuti oleh para paslon di Pilkada 2020.

    "Sebaiknya di masa-masa seperti ini rekan-rekan memberikan contoh yang baik," kata Tito. "Baru kali ini sejak tahun 1945 kita menghadapi pilkada yang extraordinary."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggunaan Masker Bagi Sebagian Orang Bisa Menimbulkan Jerawat

    Saat pandemi seperti sekarang ini penggunaan masker adalah hal yang wajib dilakukan.