Minta Pilkada 2020 Ditunda, Mer-C: Ingat Banyak KPPS Meninggal di Pilpres 2019

Petugas KPPS memberikan surat suara kepada pemilih saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga medis dan kemanusiaan, Medical Emergency Rescue Committee atau MER-C Indonesia, meminta KPU dan pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada 2020.

"Sedikit kami ingatkan kembali, KPU jangan lupakan kejadian tahun 2019," kata Presidium MER-C Indonesia, Yogi Prabowo, dalam konferensi pers, Rabu, 30 September 2020.

Yogi mengatakan, pada Pilpres 2019, ada 800 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal. Juga puluhan ribu jiwa jatuh sakit hingga dirawat.

Menurut Yogi, banyak spekulasi berkembang mengenai penyebab kematian para petugas KPPS. Namun, dari yang terlihat secara kasat mata, faktor berat dan lama kerjanya yang diemban petugas lah yang mengakibatkan sakit dan kematian.

Situasi tersebut, kata dia, diperburuk dengan kesiapan penanganan medis yang tidak optimal. "Sistem rujukan kegawatdaruratan media yang disiapkan belum mampu menangani KPPS yang mendadak sakit," ujarnya.

Hasil investigasi MER-C Indonesia juga menunjukkan bahwa petugas KPPS mengeluhkan sakit dada yang disinyalir jantung. Mereka dibawa ke puskesmas, RS kecamatan, RS tipe c atau bahkan tidak berobat.

Namun, kondisi mereka tidak berhasil diselamatkan. "Artinya sistem rujukan apabila petugas ada yang sakit, kita belum siap. Kami me-warning betul," katanya.

FRISKI RIANA






Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Naik tapi Tak Sebesar Usulan KPU

51 hari lalu

Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Naik tapi Tak Sebesar Usulan KPU

KPU berterima kasih ke pemerintah karena mengakomodasi usulan mereka soal kenaikan gaji badan ad hoc untuk Pemilu 2024.


Usia KPPS di Pemilu 2024 Dibatasi 50 Tahun, Honor Naik 3 Kali Lipat

31 Mei 2022

Usia KPPS di Pemilu 2024 Dibatasi 50 Tahun, Honor Naik 3 Kali Lipat

Di Pemilu 2024, KPU juga akan menaikkan honor KPPS menjadi tiga kali lipat, menjadi Rp1.500.000 dari yang sebelumnya Rp500.000.


Prabowo Subianto Dekati Tokoh NU, Pengamat: Karena Dukungan PA 212 Hilang

7 Mei 2022

Prabowo Subianto Dekati Tokoh NU, Pengamat: Karena Dukungan PA 212 Hilang

Prabowo Subianto dinilai sedang mencari basis dukungan baru untuk menggantikan dukungan PA 212 yang hilang pasca dia masuk ke pemerintahan Jokowi.


DPR Cecar Calon Anggota KPU Soal Petugas KPPS yang Meninggal di Pemilu 2019

15 Februari 2022

DPR Cecar Calon Anggota KPU Soal Petugas KPPS yang Meninggal di Pemilu 2019

Komisi II DPR kembali menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.


Bawaslu Cek Pengiriman Logistik Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Yalimo

25 Januari 2022

Bawaslu Cek Pengiriman Logistik Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Yalimo

Pemungutan Suara Ulang di Pilkada Kabupaten Yalimo akan diadakan Rabu, 26 Januari 2022.


Paguyuban Yalimo Minta Erdi Dabi - John Wilil Segera Dilantik Jadi Bupati-Wabup

20 Desember 2021

Paguyuban Yalimo Minta Erdi Dabi - John Wilil Segera Dilantik Jadi Bupati-Wabup

Paguyuban Nusantara Yalimo mendesak pemerintah agar segera melantik pasangan Erdi Dabi dan Jhon Wilil sebagai Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Yalimo


Syahrial Pernah Minta Eks Penyidik KPK Robin Pattuju Pantau Pilkada 2020

11 Oktober 2021

Syahrial Pernah Minta Eks Penyidik KPK Robin Pattuju Pantau Pilkada 2020

Bekas Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial mengatakan Eks Penyidik KPK Robin Pattuju sempat menunjukkan ID Card.


Bertemu DPR, KPU Atur Strategi Agar di Pemilu 2024 Tak Ada PPS Meninggal

16 September 2021

Bertemu DPR, KPU Atur Strategi Agar di Pemilu 2024 Tak Ada PPS Meninggal

KPU mengusulkan agar pemerintah memastikan jaminan kesehatan dan honor yang layak untuk para petugas, seperti PPS di Pemilu 2024.


KPU Mencabut Informasi yang Memuat Data NIK Jokowi

6 September 2021

KPU Mencabut Informasi yang Memuat Data NIK Jokowi

Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra menyatakan telah menurunkan data NIK Presiden Joko Widodo atau NIK Jokowi yang ada di laman KPU.


NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

3 September 2021

NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

KPU menyatakan NIK Jokowi yang ada di sistem merupakan bagian dari syarat Capres saat Pilpres 2019.