Nama Jaksa Agung dan Hatta Ali Ada di Dakwaan, Pinangki Bikin Surat Minta Maaf

Reporter

Terdakwa kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (tengah) bersiap untuk mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 23 September 2020. Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Pinangki Sirna Malasari membuat surat berisi permintaan maaf ke Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Surat itu dia serahkan ke awak media seusai menjalani sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 30 September 2020.

"Saya tegaskan sangat menyesal terkait ada nama-nama yang terbawa atau disebut selama ini," ujar Pinangki seperti dikutip dalam suratnya.

Pinangki mengatakan tidak pernah menyebut dua nama itu selama pemeriksaan. Dia mengatakan tidak pernah mengetahui action plan atau rencana aksi pengurusan fatwa bebas untuk Djoko Tjandra. Dia mengatakan tak pernah membuat action plan itu.

"Namun saya meminta maaf kepada Bapak Hatta Ali dan Bapak Burhanuddin yang namanya disebut-sebut dalam permasalahan hukum hukum yang saya hadapi," kata dia.

Sebelumnya, nama Burhanuddin dan Hatta Ali muncul dalam surat dakwaan jaksa untuk Pinangki. Kedua nama pejabat itu muncul dalam action plan yang disodorkan Pinangki ke Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa bebas. Ada sepuluh tahapan dalam rencana yang dibuat Pinangki itu, termasuk aktifitas surat menyurat antara Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Ketua MA, Hatta Ali.

Jaksa menyebut action plan itu dibanderol seharga US$ 100 juta. Djoko menolak harga yang ditawarkan Pinangki. Ia hanya menyetujui US$ 10 juta. Sebagai uang muka, Djoko Tjandra kemudian menyerahkan US$ 500 ribu kepada Pinangki. Namun, rencana pengurusan fatwa itu pada akhirnya tak pernah berjalan.






Emirsyah Satar dalam Dua Kasus Korupsi di Kejaksaan Agung dan KPK

9 hari lalu

Emirsyah Satar dalam Dua Kasus Korupsi di Kejaksaan Agung dan KPK

Emirsyah Satar dijadikan tersangka kasus korupsi Garuda Indonesia oleh Kejaksaan Agung. Sebelumnya dia terjerat kasus korupsi yang ditangani KPK.


Jaksa Agung Sebut Kasus Garuda Emirsyah Satar yang Ditangani Kejaksaan Beda dengan KPK

9 hari lalu

Jaksa Agung Sebut Kasus Garuda Emirsyah Satar yang Ditangani Kejaksaan Beda dengan KPK

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut kasus korupsi Garuda Indonesia dengan tersangka Emirsyah Satar di Kejaksaan beda dengan KPK.


Kejagung dan Kemendes PDTT Membentuk Tim Pengawasan Penggunaan Dana Desa

21 hari lalu

Kejagung dan Kemendes PDTT Membentuk Tim Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa membentuk tim asistensi gabungan untuk mengawasi penggunaan dana desa.


Kejaksaan Agung Pastikan Pinangki Sirna Malasari Telah Dipecat

34 hari lalu

Kejaksaan Agung Pastikan Pinangki Sirna Malasari Telah Dipecat

Mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari dipastikan telah dipecat dari Kejaksaan Agung RI sejak Agustus 2021. Dia diberhentikan dengan tidak hormat.


Kejaksaan Agung Ringkus DPO Kasus Ruislag Tanah Aset Pemprov Jateng

35 hari lalu

Kejaksaan Agung Ringkus DPO Kasus Ruislag Tanah Aset Pemprov Jateng

DPO atas nama Rustamadji itu diringkus aparat Kejaksaan Agung di Wringin Putih, Bregas, Semarang, Jawa Tengah, Senin malam, 30 Mei 2022.


Pro-kontra Larangan Penggunaan Atribut Keagamaan di Persidangan

44 hari lalu

Pro-kontra Larangan Penggunaan Atribut Keagamaan di Persidangan

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mempertanyakan alasan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melarang terdakwa mendadak menggunakan atribut keagamaan.


PBNU Minta Kejagung Tinjau Ulang Larangan Atribut Keagamaan di Persidangan

45 hari lalu

PBNU Minta Kejagung Tinjau Ulang Larangan Atribut Keagamaan di Persidangan

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Imron Rosyadi, penggunaan atribut keagamaan di persidangan merupakan hak setiap individu.


Jaksa Agung Atur Penggunaan Atribut Keagamaan, Ini Kata Sekjen MUI

45 hari lalu

Jaksa Agung Atur Penggunaan Atribut Keagamaan, Ini Kata Sekjen MUI

MUI tak keberatan dengan kebijakan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin soal pelarangan penggunaan atribut keagamaan bagi para terdakwa di persidangan.


Jaksa Agung Larang Penggunaan Atribut Keagamaan, Anggota DPR: Itu Wilayah MA

45 hari lalu

Jaksa Agung Larang Penggunaan Atribut Keagamaan, Anggota DPR: Itu Wilayah MA

Pelarangan penggunaan atribut keagamaan oleh terdakwa yang dikeluarkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendapat kecaman dari DPR.


Soal Atribut Keagamaan, Kejagung: Kami Tak Melarang bagi yang Terbiasa Pakai

45 hari lalu

Soal Atribut Keagamaan, Kejagung: Kami Tak Melarang bagi yang Terbiasa Pakai

Kejaksaan Agung menyatakan pelarangan penggunaan atribut keagamaan hanya diberlakukan sebagai kepentingan penuntut umum ke sidang