Nama Jaksa Agung dan Hatta Ali Ada di Dakwaan, Pinangki Bikin Surat Minta Maaf

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (tengah) bersiap untuk mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 23 September 2020. Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    Terdakwa kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (tengah) bersiap untuk mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 23 September 2020. Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Pinangki Sirna Malasari membuat surat berisi permintaan maaf ke Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Surat itu dia serahkan ke awak media seusai menjalani sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 30 September 2020.

    "Saya tegaskan sangat menyesal terkait ada nama-nama yang terbawa atau disebut selama ini," ujar Pinangki seperti dikutip dalam suratnya.

    Pinangki mengatakan tidak pernah menyebut dua nama itu selama pemeriksaan. Dia mengatakan tidak pernah mengetahui action plan atau rencana aksi pengurusan fatwa bebas untuk Djoko Tjandra. Dia mengatakan tak pernah membuat action plan itu.

    "Namun saya meminta maaf kepada Bapak Hatta Ali dan Bapak Burhanuddin yang namanya disebut-sebut dalam permasalahan hukum hukum yang saya hadapi," kata dia.

    Sebelumnya, nama Burhanuddin dan Hatta Ali muncul dalam surat dakwaan jaksa untuk Pinangki. Kedua nama pejabat itu muncul dalam action plan yang disodorkan Pinangki ke Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa bebas. Ada sepuluh tahapan dalam rencana yang dibuat Pinangki itu, termasuk aktifitas surat menyurat antara Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Ketua MA, Hatta Ali.

    Jaksa menyebut action plan itu dibanderol seharga US$ 100 juta. Djoko menolak harga yang ditawarkan Pinangki. Ia hanya menyetujui US$ 10 juta. Sebagai uang muka, Djoko Tjandra kemudian menyerahkan US$ 500 ribu kepada Pinangki. Namun, rencana pengurusan fatwa itu pada akhirnya tak pernah berjalan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menekan Penularan Covid-19 di Lokasi Wisata

    Pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus baru Covid-19 pada liburan akhir tahun dengan beberapa upaya. Berikut detailnya.