TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI meminta kepolisian tak menghalang-halangi kegiatan nonton bareng Film Pengkhianatan G30S PKI. Rencana nobar ini salah satunya dibuat oleh KAMI cabang Karawang, Jawa Barat, pada 30 September mendatang.
"Saya kira hak konstitusional yang dilindungi negara, apalagi ini untuk memutar balik film sejarah, saya kira tidak ada otoritas kewenangan pihak Kepolisian untuk melarang," ujar Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani saat dihubungi Tempo, Selasa, 29 September 2020.
Ahmad mengatakan jika yang dipermasalahkan kepolisian adalah potensi adanya kerumunan massa, maka seharusnya tugas kepolisian adalah mengatur jangan sampai ada pelanggaran protokol dalam kegiatan nobar tersebut. Ia mengatakan KAMI pun tak mau ada penularan dalam kegiatan yang mereka lakukan.
"Itulah tugasnya Satgas Covid-19, tugasnya polisi, melakukan assessment," kata Ahmad.
Ia mengatakan selama ini beberapa kegiatan masih bisa dilakukan. Ia beralasan Indonesia belum menerapkan lockdown total sehingga beberapa kegiatan masih ada, seperti berdagang di pasar hingga mall yang masih diizinkan dibuka.
Ahmad melihat seharusnya wajar saja polisi tetap memberi izin untuk kegiatan nonton bareng. "Kami mohon bahwa kegiatan itu adalah tindakan yang tak punya nuansa politik. Kalau ini boleh itu enggak boleh, itu nuansa politik namanya," kata dia.
Jika memang ingin melarang dengan alasan lockdown, maka seharusnya semua kegiatan juga dilarang secara total. Ahmad menegaskan KAMI pun mendukung jika pemerintah menerapkan lockdown secara penuh. "Kita juga senang. Tak boleh ada kegiatan apapun juga kita dukung," ujarnya.
