TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas memastikan bahwa klaster pendidikan dan pers telah ditarik dari draf omnibus law RUU Cipta Kerja.
Ia mengatakan pemerintah berbesar hati untuk mencabut dua klaster yang paling mendapat banyak pertentangan dari publik tersebut setelah klaster ketenagakerjaan."Kebesaran hati pemerintah untuk mencabut dari draf RUU Cipta Kerja, yakni klaster pers dan juga klaster pendidikan," kata Supratman dalam rapat Panja RUU Cipta Kerja di Jakarta, Senin, 28 September 2020.
Supratman pun berterima kasih atas peran serta anggota Panja RUU Cipta Kerja DPR yang mendesak pemerintah melakukan penarikan klaster pendidikan dan pers. Di antaranya yang sempat disebut adalah Ferdiansyah (Fraksi Golkar), Ali Taher (PAN), Achmad Baedowi dan Syamsurizal (PPP), Ledia Hanifa Amaliah (PKS), serta Andreas Eddy Susetyo dan Sturman Panjaitan (PDIP).
"Terima kasih kepada pak Ferdi, pak Ali Taher, pak Awiek, pak Syamsurizal, kemudian ibu Ledia yang mewakili suara ormas-ormas keagamaan (Islam), termasuk juga ormas keagamaan yang lain yang disuarakan pak Andreas, pak Sturman, dan kawan-kawan semua. Akhirnya pemerintah bisa menarik klaster pendidikan dan pers," kata Supratman.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya menyatakan telah mengusulkan mencabut soal klaster pendidikan dari RUU Cipta Kerja setelah mendengarkan aspirasi dan masukan dari pemangku kepentingan pendidikan, organisasi pendidikan, dan masyarakat terkait usulan mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang ada dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
Adapun terhadap klaster Ketenagakerjaan, Supratman mengatakan sudah berupaya maksimal dalam rapat yang berlangsung Ahad hingga larut malam. "Dinamikanya begitu tinggi, luar biasa ketegangan kami hadapi," kata dia.
Ia pun menyadari pada akhirnya keputusan yang diambil tidak bisa memuaskan semua orang. Namun, tentu harus ada keputusan politik yang diambil guna menengahi dua kepentingan besar yang melingkupi klaster ketenagakerjaan dalam omnibus law tersebut. "Keputusan itu harus adil kepada pengusaha, adil kepada pekerja, dan terakhir muaranya adalah kemaslahatan bagi bangsa dan negara," kata Supratman.
