Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Migrasi TV Analog ke Digital, Pemerintah akan Bagi 6,7 Juta Set Box TV Digital

image-gnews
Ilustrasi menonton televisi. Shutterstock.com
Ilustrasi menonton televisi. Shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli, mengatakan pemerintah akan membagikan 6,7 juta set box televisi atau TV digital secara gratis kepada masyarakat miskin di Indonesia. Hal ini dalam rangka mempercepat migrasi dari televisi analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO) .

"Datanya kami bekerja sama dengan BPS (Badan Pusat Statistik). Kami akan menginventarisir mana yang layak dibantu," kata Ramli dalam rapat kerja membahas RUU Cipta Kerja bersama Badan Legislasi DPR RI, Senin, 28 September 2020.

Menurut Ramli, pemerintah tidak menyediakan set box bagi masyarakat yang mampu lantaran mereka rata-rata sudah menggunakan tv digital. Selain itu harga set box yang berkisar Rp 100 ribu dianggap cukup terjangkau bagi mereka.

Ramli menjelaskan, berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin di Indonesia sebenarnya 26,4 juta jiwa. Namun pemerintah menetapkan angka 6,7 juta untuk membagikan set box ini karena menganggap satu keluarga memiliki satu TV. "Sehingga kami bagi empat. Ini hitungan kasarnya sehingga muncul angka 6,7 juta itu," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam draf RUU Cipta Kerja, migrasi dari TV analog ke TV digital ini tertuang dalam Pasal 60A ayat 1. Pasal ini mengatur migrasi televisi analog ke digital dan penghentian siaran analog harus selesai paling lambat dua tahun sejak RUU Cipta Kerja diundangkan.

Ramli menuturkan pemerintah hakul yakin bisa memenuhi target dua tahun itu. Soal anggaran penyediaan set box TV ini, kata dia, pemerintah sudah punya alokasinya.

"Budget-nya 6,7 juta dikali Rp 100 ribu saja. Pemerintah sudah punya alokasi-alokasi apakah dari lelang mux-nya dan lain-lain. Sehingga dalam dua tahun bisa memenuhi," tuturnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Muhadjir Effendy Sebut Bansos Penting untuk Dorong Daya Beli Masyarakat Miskin

11 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Muhadjir Effendy Sebut Bansos Penting untuk Dorong Daya Beli Masyarakat Miskin

Tak hanya Muhadjir, tiga menteri lain juga turut memberikan keterangan terkait bansos di sidang sengketa pilpres hari ini.


8 Golongan Penerima Zakat Fitrah Termasuk Amil dan Ibnu Sabil, Siapa Mereka?

11 hari lalu

Sejumlah warga menunggu pembagian zakat fitrah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2019. Selain menyalurkan ke yayasan, Masjid Istiqlal juga membagikan zakat langsung ke mustahik. Bertempat di Istiqlal, sebanyak 2.000 jamaah menerima paket beras. TEMPO/Muhammad Hidayat
8 Golongan Penerima Zakat Fitrah Termasuk Amil dan Ibnu Sabil, Siapa Mereka?

Islam mengatur golongan penerima zakat fitrah. Berikut 8 golongan berhak menerimanya. Siapa saja?


Ombudsman RI Minta Bansos Pangan Diperpanjang: Masih Banyak Warga Miskin

31 hari lalu

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Ombudsman RI Minta Bansos Pangan Diperpanjang: Masih Banyak Warga Miskin

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika berharap pemerintah memperpanjang bansos pangan karena jumlah warga miskin masih banyak.


Terkini: BCA Singapore Airlines Travel Fair Berakhir Besok, Makan Siang Gratis Prabowo Butuh 6,7 Juta Ton Beras per Tahun

51 hari lalu

Pengunjung tengah mengantre untuk membeli tiket penerbangan Singapore Airlines pada BCA Travel Fair 2019 di Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini: BCA Singapore Airlines Travel Fair Berakhir Besok, Makan Siang Gratis Prabowo Butuh 6,7 Juta Ton Beras per Tahun

PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA kembali menyelenggarakan BCA Singapore Airlines Travel Fair Jakarta 2024 yang berakhir 25 Februari 2024.


Pemkab Banyuasin Bedah Ribuan RTLH

54 hari lalu

Pemkab Banyuasin Bedah Ribuan RTLH

Pemerintah Kabupaten Banyuasin melaksanakan Program Gerakan Serentak Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Launching Sanitasi se-Sumatra Selatan Tahun 2024 yang berlangsung di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin


Debat Capres Terakhir, Anies Baswedan Soroti Masalah Ketimpangan

4 Februari 2024

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan memberikan pidato politik saat kampanye akbar di Padepokan Kalisoga, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selasa, 30 Januari 2024. Anies berjanji akan meningkatkan perekonomian di wilayah Pantura. Anies juga menyampaikan sejumlah gagasan lain, terutama masalah pupuk. Dalam pidatonya jika nanti terpilih menjadi presiden, di 100 hari kepemimpinannya, Anies berjanji akan menyelesaikan permasalahan tata niaga pangan dan permasalahan pupuk. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Debat Capres Terakhir, Anies Baswedan Soroti Masalah Ketimpangan

Calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan ketimpangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan menjadi masalah terbesar RI.


Prabowo Ingin Naikkan Upah Pejabat demi Cegah Korupsi, ICW: Koruptor bukan Orang Miskin

18 Januari 2024

Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, saat mengikuti acara Paku Integritasmdi Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Prabowo Ingin Naikkan Upah Pejabat demi Cegah Korupsi, ICW: Koruptor bukan Orang Miskin

ICW pertanyakan komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi dengan menaikkan gaji pejabat dan kualitas hidupnya.


Anies Soroti Kemiskinan di Aceh: Harus Ada Keadilan agar Bisa Merasakan Kemakmuran

18 Desember 2023

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan memberikan pidato politik saat acara Diskusi Santai Disabilitas se-Jabodetabek di Islamic Center, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 15 Desember 2023. Salah satu program Anies di Jakarta, adalah Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang memungkinkan penyandang disabilitas mendapatkan bantuan tunai, subsidi pangan, dan mengakses transportasi umum secara gratis. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anies Soroti Kemiskinan di Aceh: Harus Ada Keadilan agar Bisa Merasakan Kemakmuran

Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menyoroti tingkat kemiskinan di Aceh saat ini masih berada di urutan atas.


Seluk-beluk Aturan Hukum PHK menurut UU Cipta Kerja

20 November 2023

Ilustrasi PHK. Shutterstock
Seluk-beluk Aturan Hukum PHK menurut UU Cipta Kerja

Ramai beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, bagaimana aturan hukum PHK menurut UU Cipta Kerja.


Jurus Jitu Sri Mulyani Genjot Pertumbuhan Ekonomi Disebut Belum Cukup, Pengamat: Perlu Relaksasi Pajak

8 November 2023

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira usai diskusi mengenai hasil survei persepsi publik terhadap JETP di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2023.  TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Jurus Jitu Sri Mulyani Genjot Pertumbuhan Ekonomi Disebut Belum Cukup, Pengamat: Perlu Relaksasi Pajak

Bhima Yudhistira mengatakan insentif yang diberikan pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2023 masih belum cukup.