KPPRI Sayangkan Keterwakilan Perempuan di Pilkada 2020 Belum Maksimal

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo bersiap mendeklarasikan kampanye damai usai pengundian nomer urut pasangan calon peserta Pilkada Tangsel 2020 di SwissBell Hotel, Tangerang Selatan, Banten, Kamis 24 September 2020. Dalam pengundian nomer urut pasangan calon Pilkada Tansel 2020 didapatkan Muhamad - Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mendapatkan nomer satu (1). Tempo/Nurdiansah

    Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo bersiap mendeklarasikan kampanye damai usai pengundian nomer urut pasangan calon peserta Pilkada Tangsel 2020 di SwissBell Hotel, Tangerang Selatan, Banten, Kamis 24 September 2020. Dalam pengundian nomer urut pasangan calon Pilkada Tansel 2020 didapatkan Muhamad - Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mendapatkan nomer satu (1). Tempo/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI), Dewi Asmara, mengatakan jumlah perempuan yang maju dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 meningkat dibandingkan 2018. Bila dua tahun lalu ada 101 perempuan yang maju, maka tahun ini tercatat 157 perempuan menjadi calon kepala daerah.

    Dari 1.486 calon yang berpartisipasi dalam Pilkada 2020, proporsi calon perempuan sebesar 10,6 persen. "Meski ini ada kenaikan namun masih jauh dari ideal jika mengacu pada kisaran 30 persen keterwakilan perempuan bila dibandingkan pada pemilihan legislatif," katanya dalam diskusi Perempuan dan Pilkada, Ahad, 27 September 2020.

    Menurut Dewi, tantangan selanjutnya adalah mengkonversi pencalonan ini menjadi tingkat keterpilihan. Sayangnya, kata dia, sejumlah kendala yang eksis pada calon perempuan seperti pendanaan, diskriminasi, stereotip dan lainnya dirasa semakin besar ketika Pilkada berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

    "Tapi kita tahu bahwa peran perempuan semakin dirasakan ketika pandemi. Ini bisa jadi momentum bagi paradigma baru perumusan kebijakan yang berpihak pada perempuan," ucap dia.

    Sementara itu, Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia Dwi Septiawati Djapar mendorong agar para calon kepala daerah ini bisa dimintai komitmennya terhadap masalah perempuan, anak, dan keluarga. Seperti masalah angka kematian ibu, tingkat sekolah perempuan, stunting, perceraian dalam pernikahan usia anak, dan lainnya," tuturnya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Cuitan Penyebab Polisi Mengira Syahganda Dalang Demo UU Cipta Kerja

    Polisi menangkap Syahganda Nainggolan sebagai dalang kerusuhan UU Cipta Kerja.