Sebut 2 Pejabat Baru Kemenhan Eks Tim Mawar, Amnesty: Pemerintah Menghina HAM

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (kiri) dan anggota Komnas HAM, Sandrayati Moniaga (kanan), memberikan pemaparan saat Aksi Kamisan ke-558 di depan Istana Negara, Jakarta, 18 Oktober 2018. Pada aksi ke-558 tersebut, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM serta para aktivis menyuarakan kepemimpinan empat tahun Jokowi-JK, yang belum berhasil menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menduga ada dua orang di antara enam pejabat eselon 1 Kementerian Pertahanan yang pernah terafiliasi dengan Tim Mawar.

"Dengan langkah Menhan tersebut, maka Presiden Jokowi dan DPR RI akan semakin dinilai melanggar janjinya, terutama dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini," ujar Usman Jumat, 25 September 2020.

Dengan adanya pergantian pejabat ini, Usman mengatakan Jokowi seakan baru saja menyerahkan kendali kekuatan pertahanan negara kepada seseorang yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ia menyebut perkembangan ini mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan bahwa para pemimpin Indonesia telah melupakan hari-hari tergelap dan pelanggaran terburuk yang dilakukan di era Presiden Soeharto.

"Alih-alih menempatkan mereka yang diduga bertanggung jawab pidana ke pengadilan, pemerintah semakin membuka pintu bagi orang-orang yang terimplikasi pelanggaran HAM masa lalu dalam posisi kekuasaan," kata Usman.

Usman mengatakan hal ini bukan sekadar pragmatisme politik kekuasaan, tetapi juga penghinaan terhadap hak asasi manusia yang ditetapkan pada era Reformasi.

"Mereka yang terlibat pelanggaran HAM seharusnya tidak diberikan posisi komando di militer maupun jabatan strategis dan struktural di pemerintahan," kata Usman.

Kepastian pergantian ini didasari lewat Keputusan Presiden nomor 166 TPA Tahun 2020 yang terbit 23 September 2020. Enam pejabat tersebut adalah Mayjen TNI Budi Prijono. Sebelumnya, Budi menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan. Kemudian jabatan Kepala Badan Sarana Pertahanan dialihkan kepada Marsma TNI Yusuf Jauhari.

Lalu ada nama Brigjen TNI Dadang Hindrayudha yang akan menjabat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Marsda TNI Julexi Tambayong sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Mayjen TNI Joko Supriyanto sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan.

Melansir dari laporan Majalah Tempo pada Desember 1998, Tim Mawar dibentuk oleh Mayor Inf. Bambang Kristiono pada Juli 1997. Tim ini terlibat penculikan sejumlah aktivis pada masa itu. Kasus penculikan tersebut telah diadili oleh Mahkamah Militer.






Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

2 hari lalu

Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

KontraS mengungkap fakta kasus mutilasi 4 warga Papua oleh para anggota TNI. Berbeda dari temuan polisi.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

4 hari lalu

Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?


Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara

4 hari lalu

Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara

Aksi Kamisan sudah berlangsung 15 tahun, keluarga pelanggaran HAM menuntut janji pemerintah menuntaskannya.


Begini Kronologi Pelanggaran HAM Berat Kasus Paniai Versi Dakwaan Kejagung

5 hari lalu

Begini Kronologi Pelanggaran HAM Berat Kasus Paniai Versi Dakwaan Kejagung

Empat orang tewas dalam kasus Paniai. Bermula dari cekcok antara anggota TNI dan warga.


Keluarga Korban Kasus Paniai Disebut Menolak Terlibat Proses Persidangan

5 hari lalu

Keluarga Korban Kasus Paniai Disebut Menolak Terlibat Proses Persidangan

Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Kasus Paniai 2014 menyatakan keluarga korban ragu persidangan kasus ini akan membawa keadilan.


Presiden Jokowi Buka Peluang Korban HAM Berat Dapat Bansos hingga Beasiswa

5 hari lalu

Presiden Jokowi Buka Peluang Korban HAM Berat Dapat Bansos hingga Beasiswa

Tim PPHAM bentukan Presiden Jokowi diantaranya memberikan rekomendasi pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu.


Jokowi Tunjuk Makarim Wibisono hingga Kiki Syahnakri di Tim Non-Yudisial HAM Berat

5 hari lalu

Jokowi Tunjuk Makarim Wibisono hingga Kiki Syahnakri di Tim Non-Yudisial HAM Berat

Presiden Jokowi resmi meneken Kepres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu.


Motor Listrik Militer Buatan Eltran Dapat Sertifikasi dari Kemhan

9 hari lalu

Motor Listrik Militer Buatan Eltran Dapat Sertifikasi dari Kemhan

PT Eltran Indonesia telah memproduksi motor listrik militer dalam negeri, yakni Electric Tactical Motor Bike.


Amnesty International Kritik Pernyataan Pangkostrad soal Kasus Mutilasi Papua

9 hari lalu

Amnesty International Kritik Pernyataan Pangkostrad soal Kasus Mutilasi Papua

Maruli menyebut kasus mutilasi ini bukan pelanggaran HAM berat, tapi hanya kasus kriminal.


Ada Larangan Siswa Jakarta Ikut Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Pelajar: Kami Terpukul Telak

12 hari lalu

Ada Larangan Siswa Jakarta Ikut Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Pelajar: Kami Terpukul Telak

Elemen pelajar dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta mengecam pelarangan ikut unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di sekolah-sekolah.