Asosiasi Guru Ingin Mata Pelajaran Sejarah Menjadi Lex Spesialis

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang siswa kelas 2 Sekolah Dasar mengerjakan soal-soal Penilaian Akhir Tahun pelajaran 2019-2020 secara daring di rumah, di kampung baru I, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 8 Juni 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19). TEMPO/Imam Sukamto

    Seorang siswa kelas 2 Sekolah Dasar mengerjakan soal-soal Penilaian Akhir Tahun pelajaran 2019-2020 secara daring di rumah, di kampung baru I, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 8 Juni 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19). TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), Sumardiansyah Perdana Kusuma, menyatakan ada beberapa kemungkinan penyederhanaan kurikulum. Pertama, menurut dia, ialah mengevaluasi kurikulum 2013 sehingga beban belajar siswa dan beban mengajar guru menjadi tidak berat saat pandemi Covid-19

    Kedua, kata dia, ialah penyederhanaan kurikulum yang menggantikan kurikulum 2013. Di sisi lain, ia menilai, polemik yang sempat muncul ihwal penghapusan mata pelajaran Sejarah harus dikaji lebih lanjut. 

    “Penghilangan benar terjadi ketika mata pelajaran Sejarah ditiadakan pada jenjang SMK,” ujar Sumardiansyah dalam diskusi daring dengan tema Penyederhanaan Kurikulum Ambisi atau Solusi, Jumat, 25 September 2020.

    Ia menjelaskan yang menjadi perjuangan asosiasi guru ialah posisi mata pelajaran sejarah yang bergeser dari kelompok wajib menjadi pilihan. Dampaknya, ujar dia, ketika menjadi pilihan para siswa bisa saja tidak belajar sejarah. 

    ADVERTISEMENT

    “Kami tidak pernah mengatakan itu dihapus. Dalam struktur kurikulum ada pelajaran sejarah, seharusnya pelajaran sejarah berdiri sendiri menjadi lex spesialis dan sejarah menjadi bagian dari IPS di kelas X” ujar Sumardiansyah.

    Sumardiansyah yang juga menjadi anggota Tim Penyederhanaan Kurikulum menuntut agar mata pelajaran Sejarah tidak direduksi menjadi IPS pada jenjang Sekolah Menengah Atas. “Kami ada kajian yang jelas mengenai dalil mata pelajaran yang harusnya lex spesialis, malah bergabung menjadi satu rumpun di jenjang Menengah Atas,” kata dia. 

    ALEXANDRA HELENA 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.