Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Makassar Tak Patuhi Protokol Kesehatan

ilustrasi pilkada

TEMPO.CO, Makassar - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar kembali melabrak aturan protokol kesehatan dalam proses pengundian nomor urut pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Kamis 24 September 2020. Padahal telah terbit Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19.

Pelanggaran tersebut mulai konser musik yang personelnya tak menggunakan masker. Belakangan baru memakai masker. Selain itu masing-masing pendukung pasangan calon tak menjaga jarak. Bahkan ada yang saling merangkul dan berpelukan ketika bertemu.

Padahal KPU Makassar menyatakan bahwa proses pengundian nomor urut harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak yang melanggar, seharusnya tim pendukung dari pasangan calon dibatasi masuk ke dalam ruangan maksimal 10 orang. Namun ada salah satu pasangan calon yang lebih dari 10 orang masuk ke dalam ruangan.

“Saya kira seharusnya tanggung jawab paslon harus jaga jarak minimal 1 meter,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Gunawan Mashar kepada Tempo, Kamis 24 September 2020.

Dia menjelaskan pihaknya memilih ruangan yang luas di salah satu hotel di Makassar agar paslon dan tim pendukung bisa menerapkan jaga jarak saat dalam ruangan. Namun ternyata masih ada saja yang tak menerapkan protokol kesehatan. “Itulah kami memilih ruangan yang luas, normalnya itu memuat 700 orang tapi yang masuk hanya 60 orang saja,” ucap dia. “Kita lebih ke imbauan saja, domain Bawaslu siapa yang melanggar,” tambahnya.

Adapun proses pengundian paslon pilkada makassar, lanjut dia, pasangan calon Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati mendapatkan nomor urut 1. Kemudian Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando urut 2, lalu Syamsu Rizal- Fadli Ananda nomor urut 3, dan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun nomor urut 4.

DIDIT HARIYADI 






Perlunya Disiplin Protokol Kesehatan saat Subvarian Kraken Merebak

12 jam lalu

Perlunya Disiplin Protokol Kesehatan saat Subvarian Kraken Merebak

WHO menilai risiko terbaru tentang Omicron XBB.1.5 atau Kraken sebagai subvarian yang sangat menular sehingga protokol kesehatan perlu dijaga.


Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

23 jam lalu

Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

Pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

3 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

3 hari lalu

Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

3 hari lalu

Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

KPU selama penyelenggaraan pemilu juga dibantu panitia pemutakhiran data pemilih atau pantarlih.


Kraken Masuk Indonesia, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan dan Vaksinasi Booster

3 hari lalu

Kraken Masuk Indonesia, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan dan Vaksinasi Booster

Pakar mengatakan apapun varian COVID-19, termasuk XBB.1.5 atau Kraken, protokol kesehatan belum berubah dan vaksin masih bermanfaat.


Sinyal Kebangkitan Pariwisata Usai Karpet Merah untuk Turis Cina Dibentangkan

5 hari lalu

Sinyal Kebangkitan Pariwisata Usai Karpet Merah untuk Turis Cina Dibentangkan

Kedatangan dua ratusan turis Cina di Bali menumbuhkan optimisme industri pariwisata segera pulih setelah mati suri selama dua tahun belakangan ini.


Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

5 hari lalu

Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Lumajang, Suharyo AP merasa bisa bergerak di semua lini sosial kemasyarakatan ketika bersilaturahmi.


KPU Tangsel Lantik 162 PPS untuk Pemilu 2024, Tugas Pertama Verifikasi Faktual Bakal Calon DPD RI

6 hari lalu

KPU Tangsel Lantik 162 PPS untuk Pemilu 2024, Tugas Pertama Verifikasi Faktual Bakal Calon DPD RI

KPU bersama PPS akan mengawal verifikasi faktual calon perseorangan DPD RI dari Kota Tangerang Selatan.


Lantik 189 PPS, KPU Depok Minta Kedepankan Profesionalitas dan Integritas

6 hari lalu

Lantik 189 PPS, KPU Depok Minta Kedepankan Profesionalitas dan Integritas

Usai dilantik PPS Kota Depok diminta segera tancap gas bekerja sesuai tahapan, berkoordinasi dengan stakeholder di kelurahan setempat.