Nama Jaksa Agung Ada di Dakwaan Pinangki, Kejagung: Rencana Itu Tidak Terlaksana

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, saat ditemui di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Juni 2020. Tempo/Egi Adyatama

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, saat ditemui di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Juni 2020. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung angkat bicara ihwal munculnya nama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam dakwaan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

    "Silakan dicermati surat dakwaan itu, bahwa perbuatan terdakwa dengan kawan, terkait yang akan dilakukan. Selanjutnya pada halaman 11 surat dakwaan, jelas bahwa rencana itu tidak terlaksana," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono saat dihubungi pada Kamis, 24 September 2020.

    Dalam dakwaan jaksa, nama Burhanuddin dan eks Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali tercantum di dalam Action Plan rencana Jaksa Pinangki dalam pengurusan fatwa bebas MA yang disodorkan ke Djoko Tjandra.

    “Terdakwa dan Andi Irfan Jaya, menyerahkan dan memberikan penjelasan mengenai rencana berupa action plan yang akan diajukan kepada Djoko Tjandra,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 23 September 2020.

    Penyerahan proposal itu dilakukan pada pertemuan di Malaysia pada 25 November 2019. Dalam proposal yang diajukan itu, tercantum 10 aksi yang akan dilakukan dalam pengurusan fatwa MA untuk Djoko. Proposal ini dibanderol US$ 100 juta, namun belakangan Djoko hanya menyanggupi US$ 10 juta.

    Aksi pertama yang disusun Pinangki dkk adalah penandatanganan Akta Jual Beli pada 13 Februari hingga 23 Februari 2020. Akta ini akan dipakai sebagai kamuflase pembayaran uang dari Djoko. Kedua, pengiriman surat dari pengacara kepada Burhanuddin berisi permohonan fatwa MA. Tahap ini direncanakan dilakukan pada 24 hingga 25 Februari 2020.

    Aksi ketiga, Burhanuddin mengirimkan surat kepada Hatta Ali yang ketika itu masih menjabat Ketua MA. Aksi ketiga direncanakan dilakukan pada 26 Februari hingga 1 Maret 2020. Aksi keempat adalah pembayaran 25 persen komitmen fee kepada Pinangki sebayak US$ 250 ribu yang akan dilaksanakan pada 1 hingga 5 Maret 2020.

    Tahap kelima, Hatta Ali menjawab surat permohonan dari Jaksa Agung mengenai permintaan fatwa. Tahap ini direncanakan terlaksana pada 6 sampai 16 Maret 2020. Tahap ketujuh, Burhanuddin menerbitkan isntruksi terkait surat dari Hatta Ali. “Yang dimaksudkan oleh terdakwa adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan pada bawahannya untuk melaksanakan fatwa MA,” kata Jaksa.

    Tahap kedelapan, Djoko membayar US$ 10 juta melalui Security Deposit Box pada Maret hingga April 2020. Tahap kesembilan, Djoko Tjandra kembali ke Indonesia pada Mei 2020. Tahap terakhir adalah pembayaran sisa jasa konsultan kepada Pinangki sebesar US$ 250 ribu.

    Jaksa mengatakan pada akhirnya rencana ini dibatalkan oleh Djoko Tjandra. Sebab, hingga Desember tak ada satupun rencana itu yang sudah terlaksana.

    ANDITA RAHMA | M. ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Cuitan Penyebab Polisi Mengira Syahganda Dalang Demo UU Cipta Kerja

    Polisi menangkap Syahganda Nainggolan sebagai dalang kerusuhan UU Cipta Kerja.