TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai kehadiran Pam Swakarsa melalui Peraturan Polri Nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa semakin mengancam kondisi kebebasan sipil.
Beberapa bunyi pasal dalam Peraturan Polri ini memiliki celah hukum yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal, tindakan represif, serta pengerahan massa karena hidupnya kembali Pengamanan Swakarsa.
Staf Riset dan Dokumentasi KontraS, Danu Pratama, mengatakan bahwa penggunaan istilah Pam Swakarsa cenderung memberikan kesan traumatik kepada masyarakat pada peristiwa 1998.
"Wajar saja ketika masyarakat menyimpan trauma dan kecurigaan yang sangat tinggi terhadap Pam Swakarsa ketika dia coba untuk dibangkitkan kembali pada tahun 2020 ini," kata Danu, dalam keterangan pers, pada Rabu, 23 September 2020.
Sampai saat ini, tidak ada kejelasan, baik mengenai pertanggungjawaban atas peristiwa 1998 maupun perihal legalitas Pam Swakarsa kala itu. Dengan kondisi ini, kata Danu, pemilihan istilah Pam Swakarsa mengesankan Polri ingin menghidupkan kembali sebuah kelompok yang memiliki rekam jejak sebagai bentuk konkret penyalahgunaan wewenang oleh Negara.
Selain itu, pembentukan Pengamanan Swakarsa di tengah penanganan pandemi menambah daftar tindakan kepolisian yang tidak peka dalam menghadapi situasi krisis. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis mengirim surat telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1.2020 per tanggal 4 April 2020 terkait penanganan kejahatan di ruang siber selama penanganan wabah virus corona (Covid-19).
KontraS melihat aturan tersebut membuka ruang potensi risiko penyalahgunaan kekuasaan kepolisian dan penegak hukum untuk bersikap represif terhadap kritik atau gagasan yang disampaikan oleh publik. "Tidak ada dasar hukum sebenarnya yang dapat melegitimasi pembentukan Pam Swakarsa," kata Koordinator KontraS, Fautia Maulidiyanti.
Lebih jauh Fautia mengatakan, kinerja Polri masih terdapat lubang yang besar atas pengawasan yang terjadi antar satuan tingkatan.
Tindakan kekerasan yang dominan terjadi di tingkatan polres bisa terjadi karena beberapa hal, di antaranya: proses pembinaan yang tidak maksimal terhadap anggota, mekanisme kontrol dan evaluasi yang tidak berjalan dengan baik, penegakan hukum yang tidak menimbulkan efek jera bagi anggota kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan.
YEREMIAS A. SANTOSO
