KPK Periksa Pengusaha Iwan Liman di Kasus Nurhadi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 9 September 2020. Nurhadi kembali diperiksa tersangka kasus suap sebesar Rp46 miliar kepadanya terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016. TEMPO/Imam Sukamto

    pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 9 September 2020. Nurhadi kembali diperiksa tersangka kasus suap sebesar Rp46 miliar kepadanya terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil pengusaha Iwan Cendikia Liman di kasus korupsi mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Nurhadi. Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk Nurhadi.

    "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu, 23 September 2020.

    Iwan adalah pengusaha asal Surabaya yang diduga pernah dikriminalisasi oleh Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono terkait persoalan utang-piutang. Mereka saling mengenal karena pernah menjalin bisnis di Surabaya. Namun, hubungan rekan itu berakhir karena Rezky kerap menunggak hutang. Masalah hutang itu justru berujung laporan polisi terhadap Iwan.

    Selain masalah utang, Iwan juga merupakan saksi penting dalam perkara ini. Ia dianggap mengetahui sejumlah transaksi mencurigakan Nurhadi dan Rezky.

    Dalam perkara ini, KPK menyangka Hiendra menyuap Nurhadi untuk mengurus perkara di MA. Melalui menantunya, Rezky Herbiyono, Nurhadi diduga menerima Rp 46 miliar. KPK menyebut ada tiga perkara yang menjadi sumber suap itu, yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT dan gratifikasi terkait sejumlah perkara di pengadilan. KPK tengah menelisik dugaan pencucian uang di kasus ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 Pada Liburan Lalu

    Tak hendak mengulang lonjakan penambahan kasus Covid-19 akibat liburan 28 Oktober 2020 mendatang, pemerintah menerapkan beberapa strategi.