Pilkada 2020, Ketua PBNU Said Aqil: Agenda Politik Bisa Ditunda

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj saat rapat pleno dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019. Munas dan Konbes tersebut bertemakan Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj saat rapat pleno dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019. Munas dan Konbes tersebut bertemakan Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan bahwa usul penundaan Pilkada 2020 bukan untuk menghambat agenda demokrasi.

    "Bukan atau jangan salah pahami NU menghambat keberlangsungan agenda demokrasi kita. Sama sekali tidak," kata Said Aqil dalam konferensi besar NU yang dilakukan secara daring, Rabu, 23 September 2020.

    Said Aqil mengatakan usulan penundaan Pilkada 2020 semata-mata demi kemanusiaan. Ia menilai, agenda politik masih bisa ditunda, tapi keselamatan nyawa tidak bisa ditunda.

    Menurut Said Aqil, kemanusiaan harus diutamakan dari segalanya dan menjadi komandan kebijakan. Bukan kepentingan politik. "Maka keselamatan jiwa, masyarakat, agama, dan itu mandat UUD kita harus utamakan segalanya," ujarnya.

    Said Aqil juga menyinggung Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan mudarat berupa politik uang dan politik biaya tinggi. Pernyataan sikap itu mencermati perkembangan penanggulangan pandemi Covid-19.

    "Perintah konstitusi, pemilihan langsung hanya untuk presiden dan wakil presiden. Tapi pemilihan gubernur, wali kota, bupati bukan perintah konstitusi tapi undang-undang," kata dia.

    Konstitusi, Said Aqil menerangkan, hanya memerintahkan kepala daerah dipilih secara demokratis. Sehingga, dipilih oleh DPRD sudah demokratis. Ia pun meminta pemerintah mempertimbangkan usulan tersebut.

    "Adapun sikap pemerintah, silakan. Rekomendasi kita diterima alhamdulillah. Kalau tidak diterima, kami sudah lepas dari tanggung jawab kemanusiaan," ucap Said Aqil.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 Pada Liburan Lalu

    Tak hendak mengulang lonjakan penambahan kasus Covid-19 akibat liburan 28 Oktober 2020 mendatang, pemerintah menerapkan beberapa strategi.