KPK Lelang Mobil Mewah dan Perhiasan Hasil Rampasan Kasus Korupsi

Reporter

Pengunjung melihat barang hasil rampasan milik koruptor yang akan dilelang di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 20 Mei 2018. Barang yang dilelang merupakan sitaan dari sejumlah kasus korupsi, yang saat ini statusnya sudah berkekuatan hukum tetap. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan lelang barang rampasan dari sejumlah kasus korupsi. Salah satunya dari kasus korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. “KPK kembali melaksanakan lelang tanpa kehadiran peserta dengan jenis penawaran online,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu, 23 September 2020.

Selain kasus Akil, ada sejumlah barang rampasan kasus korupsi lain yang juga dilelang KPK. Barang tersebut di antaranya dari kasus mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho, mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, dan mantan pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muzni Tambusai.

Ada 15 barang rampasan yang akan dilelang oleh KPK. Barang-barang tersebut terdiri dari sejumlah mobil merek Nissan, Volvo, Mercedes Benz, Toyota Crown, Mitsubishi dan Chevrolet. Empat perhiasan jenis gelang, kalung dan cincin bermata berlian. Ada pula berbagai macam barang elektronik seperti ponsel dan laptop. KPK tidak memberikan keterangan spesifik asal kasus barang rampasan tersebut.

Ali mengatakan lelang akan dilakukan pada Kamis, 24 September 2020 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III. Ali mengatakan peserta lelang dapat mengikuti dengan mengunjungi situs www.lelang.go.id.






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

9 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

10 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

10 jam lalu

MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugtan Perludem mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pilkada


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

12 jam lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

Aboe mengatakan gugatan yang diajukan PKS soal Presidential Threshold kepada MK merupakan bentuk kegelisahan terhadap kondisi demokrasi Indonesia.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

12 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

13 jam lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

MK menolak gugatan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan presidential threshold 20 persen yang diajukan PKS


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

14 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

14 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

15 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

16 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.