DPR Pertanyakan Keberanian Satgas Bubarkan Kampanye Langgar Protokol Covid

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ace Hasan Syadzily. Instagram/@ace.hasan.syadzily

    Ace Hasan Syadzily. Instagram/@ace.hasan.syadzily

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mempertanyakan langkah Satgas Covid-19 memastikan protokol kesehatan dijalankan oleh setiap pemangku kepentingan di daerah yang menggelar Pilkada 2020.

    Ace menilai setiap daerah masih berbeda-beda dalam menafsirkan protokol kesehatan. Dia mencontohkan, ada kepala daerah--merangkap ketua Satgas Penanganan Covid-19 daerah--yang mengizinkan konser musik di tengah pandemi.

    "Apa yang telah ditentukan oleh Satgas untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Misalnya disiplin apa, apakah berani bersama aparat penegak hukum membubarkan kerumunan-kerumunan dalam konteks pilkada," kata Ace dalam Rapat Kerja dengan Satgas Penanganan Covid-19, Selasa 22 September 2020.

    Terkait kerumunan saat kampanye, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan Komisi Pemilihan Umum sebelumnya sudah mengatur peserta rapat umum maksimal 100 orang. Namun ternyata masih banyak bakal pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah yang melanggar aturan ini.

    Badan Pengawas Pemilu sebelumnya mencatat terdapat 243 pelanggaran kerumunan saat pendaftaran bakal paslon pada 4-6 September lalu. Meskipun di sisi lain ada juga para bakal paslon yang patuh terhadap protokol kesehatan.

    Menurut Doni, masyarakat yang akan menilai perilaku dan keteladanan para bakal pasangan calon kepala daerah tersebut. Doni berujar, para bakal paslon kepala daerah yang patuh dan memberikan contoh justru harus didorong.

    "Kalau dari awal kita bisa lihat peserta Pilkada ini teladan, menggunakan masker, jaga jarak, patuh, ini harus kita dorong. Karena kita tidak tahu kapan pandemi berakhir," ujar Doni.

    Doni mengatakan Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang sudah menjadi keputusan politik pemerintah dan DPR. Ia mengatakan keputusan ini harus diamankan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak.

    "Tentu harus kita amankan ini merupakan kebijakan politik negara, sehingga kita semua harus all out," ujar Doni.

    Maka dari itu, Doni Monardo merekomendasikan para calon kepala daerah menggunakan metode kampanye virtual demi menghindari kerumunan. Ia juga mengusulkan agar fasilitas TVRI dan RRI di daerah bisa digunakan untuk menyampaikan program para kandidat.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Fakta Kasus Rangga, Bocah Yang Cegah Ibu Diperkosa

    Pada Kamis, 15 Oktober 2020, tagar #selamatjalanrangga trending di Facebook dan Twitter.