Minta Pilkada 2020 Ditunda, Kemitraan: Pemerintah dan KPU Menutup Mata

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wahidah Suaib (kiri). ANTARA/Puspa Perwitasari

    Wahidah Suaib (kiri). ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan para pemangku kepentingan yang tetap menyepakati penyelenggaraan Pilkada 2020 yang diadakan pada 9 Desember 2020 mendapatkan penolakan dari berbagai aliansi masyarakat sipil. Salah satu perwakilannya dari Kemitraan, Wahidah Suaib, menyampaikan empat poin sikap penolakan untuk tetap melaksanakan pilkada.

    “Keputusan ini nyata melukai hati masyarakat. DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu seolah-olah menutup mata dan telinga terhadap suara nyata masyakarat untuk menunda Pilkada 2020,” ujar dia dalam webinar pada Selasa, 22 September 2020.

    Aliansi masyarakat sipil tersebut diantaranya Kemitraan, Koalisi Perempuan Indonesia, LaporCovid-19, Migrant Care, Indonesia Corruption Watch, KOPEL Indonesia, Pusako, NETGRIT, NETFID, Perkumpulan Warga Muda, dan Perludem.

    Poin pertama yang disampaikan Wahidah adalah kecaman keras terhadap keputusan DPR, pemerintah, penyelenggara pemilu yang terus melanjutkan tahapan pilkada 2020.

    Kedua, ujar dia, dikatakan DPR tak memahami masalah yang terjadi sehingga mudah menyimpulkan perlunya perbaikan peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk menypaikan manajemen teknis dan tahapan pilkada di tengah kondisi covid-19.

    “Padahal, persoalan regulasi itu diatur di UU Pilkada. Sementara UU Pilkada yang berlaku sama sekali tidak mengatur detail teknis dan manajemen pelaksanaan pilkada yang harus sesuai keperluan pandemi. Artinya, tidak (ada) perbaikan regulasi hanya dilakukan dalam KPU, tapi harus dilakukan pada level UU Pikada,” ucap dia.

    Adapun poin ketiga, dia menyatakan pemerintah sedang mempertaruhkan banyak dengan memaksakan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Wahidah menyatakan aliansi masyarakat sipil mendesak pemerintah agar mengubah pendiriannya mengingat bahaya besar bagi kesehatan masyarakat jika pilkada tetap dilaksanakan.

    Terakhir, para pemangku kepentingan diminta agar menunda pilkada sampai situasi pandemi dapat terkendali dengan pemetaan yang jauh lebih detail. “Penundaan pilkada perlu dilakukan setelah (sudah) menyiapkan regulasi dan cermat untuk melaksanakan pilkada di kondisi pandemi,” tutur dia.

    MUHAMMAD BAQIR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Cuitan Penyebab Polisi Mengira Syahganda Dalang Demo UU Cipta Kerja

    Polisi menangkap Syahganda Nainggolan sebagai dalang kerusuhan UU Cipta Kerja.