LPSK Dorong Jokowi Bentuk Tim Gabungan Evaluasi Perkara Djoko Tjandra

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Buronan Koruptor Djoko Tjandra saat serah terima tahanan dari Bareskrim ke Kejaksaan Agung di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat 31 Juli 2020. Kejaksaan Agung mengeksekusi buron hak tagih Bank Bali, Djoko akan langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba cabang Mabes Polri terkait kasus Bank Bali. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memvonis Djoko 2 tahun penjara. TEMPO/Subekti.

    Buronan Koruptor Djoko Tjandra saat serah terima tahanan dari Bareskrim ke Kejaksaan Agung di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat 31 Juli 2020. Kejaksaan Agung mengeksekusi buron hak tagih Bank Bali, Djoko akan langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba cabang Mabes Polri terkait kasus Bank Bali. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memvonis Djoko 2 tahun penjara. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong Presiden Joko Widodo membentuk tim gabungan untuk melakukan koordinasi, evaluasi, dan monitoring terhadap penanganan perkara Djoko Tjandra.

    Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menilai, pembentukan tim gabungan agar Jokowi bisa mengontrol proses penegakan hukum sekaligus melakukan pembenahan kelembagaan instansi terkait.

    “Presiden dapat mengambil peran sentral untuk dapat memastikan proses penegakan hukum berjalan," ucap Hasto melalui keterangan tertulis pada Selasa, 22 September 2020.

    Kasus Djoko Tjandra menyeret sejumlah pihak untuk membantunya melarikan diri. Tak tanggung-tanggung, Djoko Tjandra melibatkan pejabat di Kejaksaan Agung dan Polri.

    Di Kejaksaan Agung, Djoko Tjandra sempat bekerja sama dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya terkait kepengurusan fatwa bebas di Mahkamah Agung. Meski kerja sama itu putus di tengah jalan, Djoko Tjandra sudah memberikan uang muka sebesar US$ 500 ribu atau setara Rp 7,5 miliar kepada Jaksa Pinangki.

    Sedangkan di Polri, Djoko Tjandra diduga menyuap Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo untuk menerbitkan sejumlah dokumen palsu. Ia juga diduga menyuap Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte untuk mengurus penghapusan namanya dari daftar red notice.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Traveling Virtual di Masa Pandemi Covid-19

    Dorongan untuk tetap berjalan-jalan dan bertamasya selama pandemi Covid-19 masih tinggi.